Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PPP tidak mengirimkan satu pun wakilnya sebagai anggota DPR RI periode ini karena perolehan suaranya pada Pileg 2024 kurang dari ambang batas parelemen 4%.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi temuan KPK bahwa masih terdapat penyelenggara negara yang asal-asalan mengisi LHKPN.
UU Tipikor perlu direvisi dan disesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB (United Nations Convention Againt Corruption (UNCAC) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pembentukan BAM menimbulkan kebingungan. Pasalnya, penyerapan aspirasi sejauh ini dilakukan di komisi.
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengusulkan Polri untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan menerapkan kebijakan SIM seumur hidup
Gagasan bahwa memisahkan sipil dan militer yang ditidaklanjuti dengan mengeluarkan Polri dari tubuh ABRI itu harus dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Polri ada pada ranah sipil.
DPR RI tengah mengkaji rencana kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025.
Partisipasi pemilih hanya sekitar 58% dibandingkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 72%.
Diharapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bersikap adil dan cepat tanggap dalam merespons kasus pembunuhan di dalam tubuh institusi kepolisian,
DPR pernah membahas RUU tersebut, tetapi malah memperdebatkan hal seperti penggunaan diksi perampasan.
Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyatakan komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan RUU PPRT tahun depan.
Pemda harus terus mengecek persiapan pilkada, seperti logistik maupun tempat pemungutan suara (TPS).
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Hukuman yang maksimal kepada koruptor dapat memberikan efek jera.
Pimpinan KPK mudah diintervensi ketika menangani kasus dan tak jarang ada permintaan untuk menjerat seseorang.
Dengan adanya biaya tinggi tersebut akhirnya memungkinkan para pejabat yang dipilih tidak langsung bekerja untuk rakyat.
Setyo Budiyanto merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara dan kini berpangkat komisaris jenderal (komjen) alias jenderal bintang tiga.
KPK sebenarnya melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sudah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kapolri.
Poengky mengatakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu adanya upaya memastikan integritas dari setiap unsur di KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved