Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai semua pihak tidak perlu terburu-buru mencap buruk fenomena berkibarnya bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI. Mardani berpandangan fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan.
Menurutnya, perlu kebesaran hati untuk menyikapi pengibaran bendera One Piece tersebut.
"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti mengaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," kata Mardani kepada wartawan, Senin (4/8).
Mardani menilai selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya. Maka dari itu, ia melihat tidak pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.
"Tidak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat. Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkistis," tandas Mardani. (Faj/I-1)
Dalam refleksinya, Thaufan menilai bahwa maraknya fenomena bendera bajak laut (jolly roger) ala One Piece yang kerap dibawa dalam aksi-aksi demonstrasi adalah simbol perlawanan generasi muda
PERAYAAN bulan kemerdekaan Indonesia ke-80 Republik Indonesia tahun ini agak berbeda.
Disdik menilai fenomena pengibaran bendera one piece menjelang HUT ke-80 RI merupakan gejala sosial.
Satpol PP Jakarta menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait pemasangan atau pengibaran bendera One Piece
FENOMENA pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI dianggap sebagai bagian kritik masyarakat kepada negara.
BUPATI Cirebon meminta masyarakat untuk mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih sebagai simbol nasional. Hal itu menyusul dengan tren pengibaran bendera One Piece.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved