Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai semua pihak tidak perlu terburu-buru mencap buruk fenomena berkibarnya bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI. Mardani berpandangan fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan.
Menurutnya, perlu kebesaran hati untuk menyikapi pengibaran bendera One Piece tersebut.
"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti mengaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," kata Mardani kepada wartawan, Senin (4/8).
Mardani menilai selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya. Maka dari itu, ia melihat tidak pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.
"Tidak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat. Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkistis," tandas Mardani. (Faj/I-1)
PENGIBARAN bendera hitam berlogo tengkorak bertopi jerami dari serial manga dan anime One Piece merupakan kebebasan berekspresi.
PEMERINTAH diminta untuk bisa memahami fenomena pengibaran bendera One Piece secara utuh. Itu perlu agar respons yang dikeluarkan tak salah dan justru mendorong gerakan yang lebih besar.
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
Menanggapi maraknya pemasangan bendera One Piece, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Pesan yang disampaikan secara verbal, non verbal, maupun simbolik, termasuk bendera One Piece, memiliki makna dan perlu dimengerti serta dipahami oleh penerima pesan.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved