Berita Terbaru DPR Hari Ini

Kejagung Resmi Tetapkan Jurist Tan Sebagai Buronan

Anang mengatakan, Kejagung sedang memproses red notice untuk Jurist, saat ini. Status buronan merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan red notice.

TB Hasanuddin Sebut Pengibaran Bendera One Piece tidak Etis dan Langgar UU

Jika pengibaran bendera One Piece tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, sebaiknya disampaikan melalui saluran yang sah dan substansial.

DPR Desak Pembentukan Tim Independen Tewasnya Diplomat Kemenlu

Ketika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus.

Pengibaran Bendera One Piece Bentuk Ekspresi dan Kreativitas

ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai semua pihak tidak perlu terburu-buru mencap buruk fenomena berkibarnya bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI.

Megawati Sentil KPK, Setyo Budiyanto: Hasto Sudah Divonis Bersalah

KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

PPATK Diminta tidak Menyentuh Ranah Privat Warga Negara, Komisi XI Bakal Panggil PPATK

Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.

Legislator Berharap 800 Ribu Guru Indonesia Selesaikan PPG Tahun Ini

Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut.

Format Pemilu dan Pilkada Dibahas Parlemen secara Intensif

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.

Amnesti Bagi Hasto tak Langsung Membebaskannya dari Penjara Sebelum Keluar Surat Ini

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah.

Ini Makna dari Presiden Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti bagi Hasto Kristiyanto di Mata Pakar Politik

Ada sosok penting di DPR RI dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto.

Hasto Dapat Amnesti, Dasco: Hasil Rapat Konsultasi Pemerintah Bersama DPR

Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI

Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada, DPR Harap Bawaslu Profesional

Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Ia mengatakan perlu regulasi yang detail untuk menjalankan putusan MK tersebut. 

Legislator PDIP Dituntut Kembali Perkuat Kedekatan dengan Wong Cilik

Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.

DPR Desak PPATK Klarifikasi Pemblokiran Rekening Nganggur 3 Bulan

DPR desak PPATK klarifikasi pemblokiran rekening tidak aktif 3 bulan yang dinilai berisiko rusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Usulan Pansus Haji, Dasco Sebut Temuan Timwas Perlu Ditindaklanjuti

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.

DPR : Transfer Data RI ke AS Harus Utamakan Kedaulatan Hukum

KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi

Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas KUHAP saat Reses

Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.

Pembentukan Pansus Dikhawatirkan Ganggu Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji

KPU dan DPR Belum Pastikan Waktu Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Pascaputusan MK

Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.

TB Hasanuddin Desak Pemerintah Transparan Soal Kerja Sama Pengelolaan Data dengan AS

Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia