Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KABAR dari DPR RI yang telah menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan Abolisi dan Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
Usulan resmi pemerintah untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Langkah politik ini dinilai sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pengamat politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi, menilai kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk membangun suasana Indonesia yang damai dan tenang.
“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik,” ujarnya, Kamis (31/7).
Khalid juga mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan sosok penting di DPR RI dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto. "Dasco benar-benar bekerja untuk kepentingan demokrasi dan penegakan hukum", terang Khalid.
Tom Lembong sebelumnya divonis dalam kasus korupsi impor gula, sedangkan Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam kasus suap. Melalui pengampunan tersebut, keduanya kini bebas dari jerat hukum.
“Presiden Prabowo fokus membangun dan menyiapkan masa depan bangsa. Keputusan ini menjadi angin segar yang menyejukkan dan diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional,” tutup Khalid.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Anto Sudarto, melihat langkah Prabowo ini akan menuai respons positif berbagai pihak, yang berharap terciptanya suasana politik yang kondusif.
"Dengan adanya amnesti dan abolisi, Prabowo akan lebih muda membangun komunikasi politik dengan Megawati dan kelompok masyarakat sipil nantinya," tambah Anto, yang juga merupakan ketua jurusan komunikasi krisis pascasarjana Universitas Pancasila itu. (Cah/P-3
Kebijakan blokir rekening pasif (dormant) oleh PPATK justru untuk melindungi terhadap rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut.
Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mempunyai sistem baru dalam melakukan supervisi terkait program MBG.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dukung upaya perdamaian yang dilakukan Thailand dan Kamboja. Rencananya, Malaysia menjadi tuan rumah dalam perundingan perdamaian kedua negara
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved