Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyasar 800 ribu guru di Indonesia untuk dapat tuntas program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, sekaligus mendapatkan tunjangan dari sertifikasi tersebut.
“Informasi bahwa tahun ini akan diadakan Pendidikan Profesi Guru sasarannya 800 ribu, mudah-mudahan tahun ini selesai,” ungkapnya dalam acara Penuntasan Sertifikasi Guru Melalui PPG Bagi Guru Tertentu di Cipanas Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Lebih lanjut, dia menuturkan, Komisi X DPR RI dengan mitra kerja Kemendikdasmen terus berupaya agar seluruh guru yang saat ini belum mengikuti program PPG untuk segera terdaftar dan mengikutinya.
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut dalam meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik sesuai amanat undang-undang.
“Karena ini amanat undang-undang, guru, termasuk dosen harus bersertifikasi,” urainya.
Namun dia mengatakan kondisi di lapangan masih ada saja guru yang tidak tahu tentang program tersebut, ada juga yang sudah tahu tapi tidak melengkapi persyaratan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti program PPG.
Adanya kegiatan di Kabupaten Garut yang diselenggarakan Kemendikdasmen itu, kata dia, sebagai upaya mensosialisasikan, mengingatkan, dan mendorong agar guru yang belum bersertifikasi untuk segera mengikuti program PPG.
“Kami dalam acara ini menuntun para calon yang belum mengikuti PPG, bagaimana pengajuan, dan administrasi, semua disampaikan kepada guru yang sasarannya sedang mengajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan guru yang belum mengikuti PPG itu tersebar di seluruh Indonesia, termasuk saat ini sasaran sosialisasi bagi guru di Kabupaten Garut yang dilaporkan ada 3.868 guru tingkat TK sampai SMP belum PPG.
Ia berharap Pemkab Garut dapat mendorongnya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, dan Komisi X DPR RI siap membantu memfasilitasi agar semua guru di Garut bisa ikut PPG, apalagi di wilayah Garut ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG yakni Institut Pendidikan Indonesia, kemudian di Tasikmalaya juga ada Universitas Siliwangi.
“Tahun ini di Garut mudah-mudahan bisa selesai, maka pemda harus mendorongnya cepat-cepat, siapa yang terlambat siapa yang tertinggal,” ujarnya.
Erom Suparman Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang hadir dalam acara penuntasan sertifikasi guru mengatakan, dari data 3.868 guru itu sedang diupayakan untuk bisa mengikut program PPG tahun ini.
Ferdianyah mengatakan untuk saat ini sebagian guru dari data itu ada yang sudah dipanggil yang selanjutnya diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi, dan ada juga yang sedang mengikuti PPG.
“Kita ingin selesai secepatnya, supaya target tersebut bisa tercapai secepatnya, kami mengimbau kepada guru-guru untuk melakukan pemberkasan,” tuturnya.
Ia menambahkan guru yang mengikuti program PPG itu mendapatkan keuntungan seperti menambah wawasan pengetahuan, kemudian mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa diusulkan mendapatkan tunjangan dari pemerintah setiap bulan sebesar gaji.
“Sertifikasi ini nanti diusulkan untuk mendapatkan tunjangan, ada tambahan tunjangan di luar gaji, selain mereka itu dapat ilmu karena ada peningkatan kompeten,” pungkasnya. (Des/P-3)
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Sharing Happiness, Guruverse.id, dan ACF Eduhub sebagai mitra pelaksana.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
KEGELISAHAN guru terhadap kehadiran teknologi di ruang kelas kerap dianggap sebagai gejala baru.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Saat harga tiket masuk ke museum murah saja, faktanya minat publik untuk wisata edukasi masih rendah.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan kementeriannya memberikan bantuan kepada ribuan guru korban bencana Sumatra berupa banjir bandang.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved