Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyasar 800 ribu guru di Indonesia untuk dapat tuntas program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, sekaligus mendapatkan tunjangan dari sertifikasi tersebut.
“Informasi bahwa tahun ini akan diadakan Pendidikan Profesi Guru sasarannya 800 ribu, mudah-mudahan tahun ini selesai,” ungkapnya dalam acara Penuntasan Sertifikasi Guru Melalui PPG Bagi Guru Tertentu di Cipanas Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Lebih lanjut, dia menuturkan, Komisi X DPR RI dengan mitra kerja Kemendikdasmen terus berupaya agar seluruh guru yang saat ini belum mengikuti program PPG untuk segera terdaftar dan mengikutinya.
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut dalam meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik sesuai amanat undang-undang.
“Karena ini amanat undang-undang, guru, termasuk dosen harus bersertifikasi,” urainya.
Namun dia mengatakan kondisi di lapangan masih ada saja guru yang tidak tahu tentang program tersebut, ada juga yang sudah tahu tapi tidak melengkapi persyaratan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti program PPG.
Adanya kegiatan di Kabupaten Garut yang diselenggarakan Kemendikdasmen itu, kata dia, sebagai upaya mensosialisasikan, mengingatkan, dan mendorong agar guru yang belum bersertifikasi untuk segera mengikuti program PPG.
“Kami dalam acara ini menuntun para calon yang belum mengikuti PPG, bagaimana pengajuan, dan administrasi, semua disampaikan kepada guru yang sasarannya sedang mengajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan guru yang belum mengikuti PPG itu tersebar di seluruh Indonesia, termasuk saat ini sasaran sosialisasi bagi guru di Kabupaten Garut yang dilaporkan ada 3.868 guru tingkat TK sampai SMP belum PPG.
Ia berharap Pemkab Garut dapat mendorongnya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, dan Komisi X DPR RI siap membantu memfasilitasi agar semua guru di Garut bisa ikut PPG, apalagi di wilayah Garut ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG yakni Institut Pendidikan Indonesia, kemudian di Tasikmalaya juga ada Universitas Siliwangi.
“Tahun ini di Garut mudah-mudahan bisa selesai, maka pemda harus mendorongnya cepat-cepat, siapa yang terlambat siapa yang tertinggal,” ujarnya.
Erom Suparman Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang hadir dalam acara penuntasan sertifikasi guru mengatakan, dari data 3.868 guru itu sedang diupayakan untuk bisa mengikut program PPG tahun ini.
Ferdianyah mengatakan untuk saat ini sebagian guru dari data itu ada yang sudah dipanggil yang selanjutnya diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi, dan ada juga yang sedang mengikuti PPG.
“Kita ingin selesai secepatnya, supaya target tersebut bisa tercapai secepatnya, kami mengimbau kepada guru-guru untuk melakukan pemberkasan,” tuturnya.
Ia menambahkan guru yang mengikuti program PPG itu mendapatkan keuntungan seperti menambah wawasan pengetahuan, kemudian mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa diusulkan mendapatkan tunjangan dari pemerintah setiap bulan sebesar gaji.
“Sertifikasi ini nanti diusulkan untuk mendapatkan tunjangan, ada tambahan tunjangan di luar gaji, selain mereka itu dapat ilmu karena ada peningkatan kompeten,” pungkasnya. (Des/P-3)
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah.
Ada sosok penting di DPR RI dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved