Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyasar 800 ribu guru di Indonesia untuk dapat tuntas program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, sekaligus mendapatkan tunjangan dari sertifikasi tersebut.
“Informasi bahwa tahun ini akan diadakan Pendidikan Profesi Guru sasarannya 800 ribu, mudah-mudahan tahun ini selesai,” ungkapnya dalam acara Penuntasan Sertifikasi Guru Melalui PPG Bagi Guru Tertentu di Cipanas Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Lebih lanjut, dia menuturkan, Komisi X DPR RI dengan mitra kerja Kemendikdasmen terus berupaya agar seluruh guru yang saat ini belum mengikuti program PPG untuk segera terdaftar dan mengikutinya.
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut dalam meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik sesuai amanat undang-undang.
“Karena ini amanat undang-undang, guru, termasuk dosen harus bersertifikasi,” urainya.
Namun dia mengatakan kondisi di lapangan masih ada saja guru yang tidak tahu tentang program tersebut, ada juga yang sudah tahu tapi tidak melengkapi persyaratan administrasi sehingga tidak bisa mengikuti program PPG.
Adanya kegiatan di Kabupaten Garut yang diselenggarakan Kemendikdasmen itu, kata dia, sebagai upaya mensosialisasikan, mengingatkan, dan mendorong agar guru yang belum bersertifikasi untuk segera mengikuti program PPG.
“Kami dalam acara ini menuntun para calon yang belum mengikuti PPG, bagaimana pengajuan, dan administrasi, semua disampaikan kepada guru yang sasarannya sedang mengajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan guru yang belum mengikuti PPG itu tersebar di seluruh Indonesia, termasuk saat ini sasaran sosialisasi bagi guru di Kabupaten Garut yang dilaporkan ada 3.868 guru tingkat TK sampai SMP belum PPG.
Ia berharap Pemkab Garut dapat mendorongnya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, dan Komisi X DPR RI siap membantu memfasilitasi agar semua guru di Garut bisa ikut PPG, apalagi di wilayah Garut ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG yakni Institut Pendidikan Indonesia, kemudian di Tasikmalaya juga ada Universitas Siliwangi.
“Tahun ini di Garut mudah-mudahan bisa selesai, maka pemda harus mendorongnya cepat-cepat, siapa yang terlambat siapa yang tertinggal,” ujarnya.
Erom Suparman Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang hadir dalam acara penuntasan sertifikasi guru mengatakan, dari data 3.868 guru itu sedang diupayakan untuk bisa mengikut program PPG tahun ini.
Ferdianyah mengatakan untuk saat ini sebagian guru dari data itu ada yang sudah dipanggil yang selanjutnya diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi, dan ada juga yang sedang mengikuti PPG.
“Kita ingin selesai secepatnya, supaya target tersebut bisa tercapai secepatnya, kami mengimbau kepada guru-guru untuk melakukan pemberkasan,” tuturnya.
Ia menambahkan guru yang mengikuti program PPG itu mendapatkan keuntungan seperti menambah wawasan pengetahuan, kemudian mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa diusulkan mendapatkan tunjangan dari pemerintah setiap bulan sebesar gaji.
“Sertifikasi ini nanti diusulkan untuk mendapatkan tunjangan, ada tambahan tunjangan di luar gaji, selain mereka itu dapat ilmu karena ada peningkatan kompeten,” pungkasnya. (Des/P-3)
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
KEGELISAHAN guru terhadap kehadiran teknologi di ruang kelas kerap dianggap sebagai gejala baru.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Saat harga tiket masuk ke museum murah saja, faktanya minat publik untuk wisata edukasi masih rendah.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan kementeriannya memberikan bantuan kepada ribuan guru korban bencana Sumatra berupa banjir bandang.
INDONESIA ialah negeri yang tak terpisahkan dari dinamika alamnya.
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved