Legislator NasDem Minta Gudang Amunisi TNI Direlokasi

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk merelokasi gudang amunisi TNI. Hal tersebut menyusul terjadinya ledakan amunisi yang memakan korban jiwa di Desa Sagara, Kecamatan cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin (12/5).

Amelia mengatakan pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak. Ia mengatakan tragedi seperti ini merupakan peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.

"Kami sangat menyayangkan insiden ini kembali terjadi dan menelan korban jiwa, baik dari unsur TNI maupun masyarakat sipil. Terakhir kali tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang," kata Amelia melalui keterangannya, Senin (12/5).

Baca juga : DPR: Negara jangan Kalah dengan Premanisme

Lebih Peduli?

Amelia mengungkapkan pihaknya mengingatkan TNI dan seluruh aparat terkait untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Pemeriksaan dan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai harus dilakukan dengan pengamanan ketat, serta area disposal harus steril dari aktivitas warga.

Ia juga menekankan masyarakat tidak dibiarkan mengakses sisa-sisa selongsong amunisi, karena praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan seperti yang diduga terjadi dalam peristiwa Garut.

Perlu Direlokasi?

Selain itu, Amelia mendorong Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

Baca juga : Legislator Minta Evakuasi Warga Gaza Hanya Bersifat Sementara

Lalu, memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

"Kami paham bahwa dulunya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, namun seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi kawasan itu kini menjadi padat pemukiman. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada," katanya.

Butuh Investigasi?

Lebih lanjut, Amelia mengatakan pihaknya mendukung TNI AD untuk melakukan investigasi menyeluruh dan independen atas kejadian ini. Ia meminta seluruh rekomendasi hasil investigasi harus dijalankan dengan serius agar peristiwa semacam ini tidak terulang.

"Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," pungkasnya. (Faj/P-3)