Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dari 32 persen menjadi 19 persen.
"Ini suatu keberhasilan yang harus kita apresiasi dan kita puji. Tinggal bagaimana memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya untuk produk-produk UMKM," katanya, Minggu, 20 Juli 2025.
Kabar itu disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 16 Juli 2025, melalui akun media sosial pribadinya di Truth Social. Tarif untuk produk Indonesia ini menjadi yang terendah untuk negara-negara ASEAN seperti Vietnam (20 persen), Filipina (20 persen), Malaysia (25 persen), Singapura (25 persen), dan Thailand (36 persen). Bahkan lebih kecil dari Korea Selatan dan Jepang yang kena tarif 25 persen, Bangladesh (35 persen), Brasil (50 persen), dan Tiongkok yang juga terkena tarif cukup besar.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut ialah Indonesia akan membeli energi dari AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan pembelian 50 pesawat jet Boeing senilai US$3,2 miliar, perawatan pesawat US$11,2 miliar dolar AS. Total sekitar Rp550,8 triliun atau sekitar US$34 miliar.
Ekspor Indonesia terbesar ke Tiongkok 23,6% disusul ke AS 9,96%, Jepang 7,82%, dan India 7,68%. Impor terbesar pun berasal dari Tiongkok yaitu 36,29% disusul Jepang 7,53%, Australia 4,87%, dan AS 4,80%. Walaupun ekspor ke AS bukan yang terbesar, Indonesia mendapatkan surplus sekitar US$17,9 miliar dan merupakan kontribusi surplus terbesar untuk total neraca perdagangan Indonesia. Sebaliknya, walau Indonesia paling banyak mengekspor ke Tiongkok, Indonesia justru mengalami defisit yang terus meningkat.
Pada sisi lain, sesuai kesepakatan tersebut, semua produk AS yang masuk ke Indonesia dikenai tarif 0 persen. Produk AS yang masuk ke Indonesia misalnya kedelai, gandum, kapas, LPG, minyak mentah, bensin, peralatan mesin, dan lain-lain.
Gobel mengatakan, dengan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19 persen tersebut, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia dalam memasok produknya ke AS. "Ini harus dimanfaatkan. Menteri-menteri harus bekerja keras menaikkan ekspor Indonesia ke AS. Jangan sampai keuntungan ini terbuang percuma. Ada banyak produk UMKM dari Indonesia ke AS misalnya furniture. Selain itu, ada produk garmen, tekstil, dan alas kaki. Juga produk-produk hasil pertanian dan perkebunan. Perlu ada insentif untuk ekspor ke AS," katanya.
Keharusan untuk menggenjot ekspor ke AS tersebut, kata Gobel, untuk mencegah neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit terhadap AS. Karena neraca perdagangan Indonesia terhadap AS yang surplus, katanya, ternyata memberikan kontribusi yang sangat dominan.
Pada 2024, Indonesia surplus US$31,04 miliar. Dari angka total tersebut, surplus dari AS mencapai US$17,9 miliar. "Jadi lebih dari 50 persen disumbang dari hasil perdagangan Indonesia dengan AS," katanya. Pemberlakuan tarif 0% untuk semua produk AS yang masuk ke Indonesia bisa membuat neraca Indonesia menjadi defisit.
Namun demikian, kata Gobel, keunggulan komparatif Indonesia terhadap negara-negara lain akibat tarif Trump bisa dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan relokasi industri dari negara-negara lain, khususnya dari Tiongkok dan Jepang, bahkan dari Thailand yang terkena tarif lebih tinggi. "Jadi bagaimana bisa menarik investasi ke Indonesia sehingga Indonesia menjadi basis produksi untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Keberhasilan ini bisa dijadikan tema marketing Indonesia untuk menarik investasi ke Indonesia. Momentum ini jangan sampai lepas. Presiden perlu membuat tim lintas sektoral sebagai suatu task force yang bisa di bawah presiden langsung," katanya.
Dengan demikian, kata Gobel, tim tersebut bisa memberikan masukan langsung ke Presiden untuk melakukan pembenahan ke dalam sekaligus membantu presiden untuk bekerja keluar ke para calon investor dari dalam negeri maupun luar negeri. "PR-nya adalah segera berbenah. Permudah perizinan, memangkas rantai birokrasi dengan memberikan kemudahan berusaha, menghilangkan ekonomi biaya tinggi dengan memberantas pungli dan suap. Juga aktif melakukan lobi-lobi ke calon investor," katanya.
Selain itu, kata Gobel, kalangan dunia usaha harus berbenah agar harganya lebih kompetitif serta produknya lebih berkualitas dan inovatif. "Dunia usaha harus efisien, inovatif, dan kreatif," katanya.
Namun demikian, kata Gobel, pemberlakuan tarif resiprokal ini akan membuat produk-produk dari negara-negara yang terkena tarif tinggi seperti Tiongkok akan banjir memasuki Indonesia. "Nah ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk melindungi pasar domestiknya. Di sini ada isu TKDN dan penyelundupan. Selain itu yang sudah diproduksi di Indonesia jangan dilakukan impor," katanya. Pasar domestik, katanya, merupakan kekuatan yang harus dijaga dan merupakan insentif bagi investor.
Gobel juga mengingatkan bahwa pemberlakuan tarif Trump merupakan indikasi bahwa tiap negara menjadikan pasar domestik sebagai kekuatan dan modal. "Ternyata banyak negara memilih untuk berkompromi dan bernegosiasi. Nah, ini jangan sampai Trump menjadi semau-maunya di masa depan," katanya.
Hal yang harus dijaga lagi, katanya, bisa terjadi transhipment. Misalnya produk dari negara lain seperti Tiongkok atau Thailand yang terkena tarif tinggi ttapi kemudian diatasnamakan dari Indonesia. Selain itu, katanya, negara-negara yang overstock bisa melakukan politik dumping terhadap produk-produknya agar tetap kompetitif. "Ini semua harus diantisipasi Indonesia," katanya.
Adapun pengenaan tarif 0 persen untuk produk-produk dari AS, kata Gobel, harus dirasakan manfaatnya oleh konsumen Indonesia. "Harga-harga harus turun, yaitu produk-produk yang menggunakan bahan atau berasal dari AS. Misalnya harga mi, roti, tepung, tarif pesawat, laptop, handphone, bensin, gas, dan sebagainya. Jangan sampai pengorbanan negara yang kehilangan pendapatan tidak bisa dinikmati oleh rakyat," katanya.
"Jadi setidaknya ada tujuh pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mendapat manfaat optimal dari hasil diplomasi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto," kata Gobel. (*/I-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved