Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri.
"Sama-sama ada bangunan dan ada pegawainya. Perbedaannya adalah pada pengembangan sumber daya manusianya. Itulah yang ada pada industri dan itulah yang menjadi ciri praktik ekonomi Pancasila di perusahaan," katanya, Selasa, 17 Juni 2025.
Hal itu disampaikan Gobel saat menjadi keynote speech pada acara diskusi dan bedah buku yang berjudul Praksis Pancasila; Penerapan Ideologi Pancasila di Perusahan Gobel. Acara itu digelar di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid), Ciputat, Tangerang Selatan. Diskusi itu menampilkan pembicara Dr Husni Tejasukmana (Dekan FST), Prof Dr Syopiansyah Jaya Putra (Rektor Institut Teknologi Indonesia), dan Prof Dr JM Muslimin (Kepala Program Pascasarjana UIN Syahid). Sedangkan pengantar buku disampaikan oleh penulis buku, Nasihin Masha.
Gobel mengatakan, membangun pabrik hanya mementingkan untung-rugi. Jika rugi, katanya, akan ditutup, lalu investor akan memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih menguntungkan.
Sedangkan membangun industri, katanya, harus membangun ekosistem, memikirkan keberlanjutan industri, dan yang paling penting adalah melakukan investasi di bidang sumberdaya manusia. "Nah, transfer teknologi itu kuncinya pada pembangunan sumberdaya manusia. Karena kuncinya ada pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jadi, membangun industri juga bukan sekadar menyediakan lapangan kerja, tapi harus ada transfer teknologi," katanya.
Lebih lanjut Gobel menerangkan tentang perlakuan manajemen terhadap karyawannya. "Di perusahaan Gobel berlaku prinsip memanusiakan manusia, bukan mempekerjakan manusia. Semuanya menjadi satu kesatuan sebagai satu keluarga," katanya.
Prinsip lain, katanya, ada doktrin yang menjadi keyakinan bahwa keuntungan itu dimulai oleh karyawan di level terbawah. "Dengan demikian ada kesetaraan antara direksi dan top management dengan pegawai terbawah. Karena jika sekadar cari untung, pimpinan perusahaan bisa utak-atik buku keuangan, tapi kemudian perusahaan menjadi runtuh. Dengan prinsip ini, serikat pekerja akan benar-benar mengawasi kinerja pimpinannya. Saya sebagai owner bisa dimarahi oleh presiden serikat pekerja," kata generasi kedua perusahaan Gobel tersebut.
Dalam paparannya, Nasihin Masha menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila telah dipraktikkan oleh Thayeb M Gobel, pendiri perusahaan Panasonic Gobel Group, di industrinya. Mulai dari sila pertama hingga sila kelima dalam Pancasila. "Hal itu dijabarkan dalam Tujuh Prinsip Perusahaan," katanya. Yaitu, berbakti kepada negara melalui industri, berlaku jujur dan adil, bekerja sama secara selaras, berjuang untuk perbaikan, ramah tamah dan kesatria, menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, serta bersyukur dan terima kasih.
Lalu dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, upacara bendera setiap tanggal 17, ada forum Free Talk yang setiap karyawan bebas berbicara, ada daycare, fasilitas kesehatan, hubungan industrial Pancasila yang harmonis, pusat pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. "Semua itu sudah dilakukan sejak dekade 1970-an ketika belum ada reformasi dan belum ada isu HAM di Indonesia," katanya.
Prof Syopiansyah mengatakan, Thayeb M Gobel telah menerapkan Pancasila secara nyata dalam korporasi melalui budaya perusahaan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Selain itu, katanya, juga mempraktikkan prinsip kebangsaan dengan mengejar transfer teknologi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kapabilitas nasional, dan akhirnya mencapai kemandirian nasional. "Sehingga bukan sekadar ada aspek produksi dalam industri tapi juga pembentukan nilai-nilai," katanya. Karena itu, ia melihat apa yang dilakukan Thayeb M Gobel bukan sekadar joint venture tapi menjadi joint vision dan ada kolaborasi yang setara dengan mitranya dari Jepang.
Prof JM Muslimin mengatakan, Thayeb M Gobel telah mencontohkan bagaimana membangun industri yang bertumpu pada kekuatan nilai, teknologi, dan kemandirian. "Pancasila telah menjadi landasan fiolosif dan etika dalam membangun ekonomi nasional dan industri," katanya. Ekonomi, katanya, bukan sekadar angka tapi yang utama adalah nilai dan arah, yang semuanya ada dalam Pancasila. (RO/I-2)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.
Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha.
Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa menurut rencana, rapat perdana pembahasan RUU KUHAP akan digelar pada Selasa (8/7/) besok siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved