Dikiritk KPK, DPR Ngotot Impunitas Advokat Masuk KUHAP

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama pemerintah ditargetkan akan rampung pada September 2025.

Cucun mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah akan tetap mempertimbangkan klausul terkait penguatan posisi dan perlindungan hukum bagi advokat meskipun banyak dikritik oleh berbagai kalangan.

“Bagaimana fungsi advokat ini harus di-protect, jangan sampai di ujung. Ketika mendampingi kliennya itu, hanya di persidangan tahunya sudah jadi tersangka,” ujar Cucun di Jakarta pada Minggu (13/7).

Baca juga : Koalisi Sipil Soroti Aturan Restorative Justice dan Peran Advokat dalam RUU KUHAP

Menurutnya, peranan advokat dalam penegakan hukum dan keadilan yang luas di masyarakat menuntut adanya payung hukum yang kuat untuk melindungi profesi ini dan mempertegas kedudukannya dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam RUU KUHAP.

Ia juga menyoroti banyak kasus-kasus di mana seseorang yang dipanggil sebagai saksi, sering kali kemudian diumumkan berubah status sebagai tersangka tanpa pendampingan hukum sejak awal.

“RUU KUHAP yang sedang dibahas akan memastikan seorang tersangka diberi tahu tentang haknya untuk didampingi advokat sejak tahap awal pemeriksaan. Perlindungan serupa juga akan berlaku untuk terdakwa, saksi, maupun korban di seluruh tahapan proses peradilan pidana,” jelasnya.

Baca juga : Impunitas Advokat di KUHAP Suburkan Praktik Makelar Kasus

Selain itu, Cucun juga menyampaikan DPR masih terus membuka ruang partisipasi publik dan melibatkan para pakar dalam pembahasan. Hal ini agar tidak terjadi sengketa hukum terkait aspek formil RUU seperti yang sebelumnya pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan sampai sudah jadi KUHAP masuk di MK, para hakim MK masuk lagi dalam yuridis formilnya. Bagaimana DPR membahas tanpa melibatkan publik dan sebagainya,” ucapnya.

Selain itu, Cucun mengungkapkan dalam isi RUU KUHAP, advokat akan diberikan hak untuk menyampaikan pendapat secara aktif, termasuk mengajukan keberatan dalam berita acara pemeriksaan. 

Hal ini dinilai penting agar peran advokat benar-benar tercermin dalam proses hukum, tidak hanya sebagai pendamping pasif. Cucun juga menyinggung soal perlindungan hukum terhadap advokat yang menjalankan profesinya dengan itikad baik.

“Selama ini kan ya advokat bisa dipidanakan juga. Ini yang menjadi PR-PR bagi kita semua menjalankan fungsi-fungsi legislasi yang sedang berjalan, terutama KUHAP,” tukasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR sudah menyepakati klausul imunitas advokat akan diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Sementara itu, akademisi sekaligus advokat dari Universitas Borobudur, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan bahwa usulan itu perlu ditekankan karena advokat bisa masuk ke penjara setelah bekerja keras membela orang yang berhadapan dengan hukum.

Dia menilai bahwa profesi advokat tidak terlalu ‘sakti’ saat mendampingi klien. Terkadang, kata dia, seorang advokat justru masuk ke penjara, sedangkan kliennya bebas dari jeratan hukum.

“Kadang-kadang terdakwa yang lolos, tapi kami yang justru masuk. Jadi mungkin ini yang perlu dijadikan bahan perundingan,” katanya. (Dev/P-1)