Berita Terbaru DIM revisi KUHAP Hari Ini

YLBHI: Revisi KUHAP belum Menjawab Persoalan Krusial

Secara umum RUU KUHAP tidak menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat mulai dari perempuan, anak, disabilitas hingga masyarakat adat. 

Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas KUHAP saat Reses

Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.

Koalisi Sipil Kritik RKUHAP Lemahkan Penyadapan dalam Ungkap Korupsi

RKUHAP berpotensi melemahkan upaya penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan saat ini, penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada UU KPK.

Ketua Komisi III: Revisi KUHAP Justru Perkuat KPK

Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

RKUHAP Dinilai Potensial Melemahkan Pemberantasan Korupsi dan KPK

Banyak juga pasal yang mewajibkan penyerahan berkas ke penuntut umum harus melalui penyidik Polri. RKUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK dalam menangani perkara.

KPK Surati Presiden dan Ketua DPR Minta Audiensi RUU KUHAP

KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.

DPR Undang YLBHI Lagi untuk Bahas KUHAP

DPR menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat yang harus mengayomi dan melayani seluruh elemen rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Wamenkumham: Saksi Kasus Tipikor Tetap Bisa Dicegah

Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

DPR Tidak Terima Disebut Ugal-ugalan Bahas Revisi KUHAP

DPR RI menjadi salah satu institusi negara yang paling transparan sebab jalannya rapat-rapat disiarkan secara langsung sehingga bisa disaksikan oleh publik.

Komisi III Tantang Massa Diskusi KUHAP di DPR Ketimbang Demo

Dia mengaku sudah mendengar keberatan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait pembahasan RKUHAP. Salah satunya tudingan bahwa pembahasan dilakukan tertutup.

KPK: Revisi KUHAP Lemahkan Fungsi Penyadapan dan Kewenangan Penyelidik

KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.

Dikiritk KPK, DPR Ngotot Impunitas Advokat Masuk KUHAP

DPR dan Pemerintah akan tetap mempertimbangkan klausul terkait penguatan posisi dan perlindungan hukum bagi advokat meskipun banyak dikritik oleh berbagai kalangan.

Koalisi Sipil Soroti Aturan Restorative Justice dan Peran Advokat dalam RUU KUHAP

Isnur juga mempertanyakan bagaimana suatu tindak pidana mau diselesaikan di luar persidangan ketika penyidikan atas tindak pidana tersebut juga belum tuntas. 

Poin-poin yang Disepakati DPR-Pemerintah dalam Revisi KUHAP: Ada yang Dihapus dan Ditambah 

DPR RI dan pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Ketentuan yang Larang MA Beri Vonis Lebih Berat Dihapus

Pelarangan itu sebelumnya tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi KUHAP pada Pasal 293 Ayat 3.

1.676 DIM revisi KUHAP Diselesaikan dalam Dua Hari

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, hingga 131 DIM substansi baru.

Pakar Kritik Pembahasan Kilat DIM Revisi KUHAP yang hanya 2 Hari

Pakar soroti pembahasan DIM Revisi KUHAP yang dilakukan Komisi III DPR dan pemerintah selesai dalam waktu dua hari. 

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

Demokrasi di Balik Simbol

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia