YLBHI: Revisi KUHAP belum Menjawab Persoalan Krusial

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) masih dalam pembahasan oleh tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) di DPR. 

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai secara umum RUU KUHAP tidak menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat mulai dari perempuan, anak, disabilitas hingga masyarakat adat. 

“Materi yang sekarang beredar di DPR dan pemerintah Itu sangat jauh dari penyelesaian masalah, sangat jauh dari standar konstitusi dan hak asasi manusia yang baik, sangat jauh dari standar yang disebut dengan prinsip fair trial,” katanya kepada Media Indonesia pada Senin (18/8). 

Baca juga : Pimpinan DPR Izinkan Komisi III Bahas KUHAP saat Reses

Kendati berbagai pihak telah memberi masukan, tapi Isnur menekankan bahwa kalangan masyarakat sipil masih melihat sebagian substansi RUU KUHAP bermasalah karena memuat aturan yang berbahaya. Menurutnya, hal itu terjadi karena pembahasan cepat, tidak transparan dan penuh kepentingan terselubung. 

“Dan sangat banyak masukan dari masyarakat sipil juga belum diakomodir dalam KUHAP. Jadi sebenernya ini kesalahan Pemerintah dan DPR yang sudah tergesa-gesa menyusun KUHAP dengan memasukkannya ke tim sinkronisasi,” jelasnya. 

Lebih jauh, dia menilai tantangan yang dihadapi dalam membahas RUU KUHAP masih sama yakni aparat yang masih sama. Menurutnya, tidak ada pergeseran paradigma dan kepentingan karena selama ini aparat nyaman dengan kewenangannya yang bisa melakukan hampir semua hal tanpa ada batas dan pengawasan yang kuat. 

Baca juga : Koalisi Sipil Kritik RKUHAP Lemahkan Penyadapan dalam Ungkap Korupsi

“Dan tentu kami mendesak DPR dan pemerintah untuk duduk kembali sejak awal membuka kembali bahasan-bahasan utamanya san menentukan politik hukum acara pidananya, karena sudah teramat besar kesalahan, sudah teramat besar sistematik pelanggaran hukum acara yang selama ini terjadi di mana-mana,” jelasnya. 

Selain itu, Isnur menilai muatan materi RUU KUHAP masih kuat mengakomodir kepentingan aparat yang tidak mau mengubah paradigmanya karena nyaman dengan kewenangannya tanpa batas dan pengawasan

“Dan masyarakat tidak bisa lagi menerima kekerasan dan pelanggaran hukum setiap harinya. Dimana banyak salah tangkap, pemerasan, penyiksaan di mana-mana. Jadi, ini adalah kepentingan bersama untuk kita memperbaiki segera. Tentu YLBHI akan menggunakan berbagai cara untuk segera memperbaiki ini juga,” imbuhnya. 

Melihat berbagai urgensi tersebut, Isnur mengusulkan DPR untuk membahas ulang RUU KUHAP dari awal secara terbuka. Ia mendorong agar isi RUU KUHAP fokus pada kepentingan korban, penyintas, dan pendamping yang selama ini sulit mendapatkan akses. 
 
“Harus dibuka kembali (pembahasannya) sejak awal dari nol lagi sehingga paradigmanya sejak awal bergeser, tidak lagi pada mengutak-atik DIM yang dibuat sekarang,” pungkasnya.(Dev/P-1)