Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Keselamatan rakyat harus jadi perttimbangan penyelenggaraa negara dalam menggelar hajat demokrasi yang melibatkan massa di tengah pandemi Covid-19.
Ia memuji kesigapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19.
Sultan mengatakan, proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran.
KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke daerah Muncar, Banyuwangi, Minggu (31/5).
Menurut LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas
ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut.
"Harapan saya, Lumbung Pangan ini akan berlangsung terus, jangan hanya saat pandemi. Tetapi seterusnya sebagai bantuan pemerintah terhadap masyarakat."
Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek menyambut baik langkah Ketua DPD RI yang secara pribadi memberikan perhatian dan apresiasi kepada seluruh pegawai dan staf
Bustami melanjutkan perlunya keterlibatan tenaga kerja lokal sebesar 60% di perusahaan ‘di sekitar wilayah’ pertambangan mineral dan batubara.
Komite I juga berpandangan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sejumlah regulasi yang ada. Ada sekitar 31 UU yang berkaitan dengan data pribadi.
Menurut dia, temuan BPK tersebut dapat menjadi pedoman dalam menggunakan anggaran negara sebaik dan secermat mungkin untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah.
Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab dengan membiarkan pengusaha dan pekerja bernegosiasi tentang kewajiban THR.
Presiden harus mengontrol secara konsen Perppu tersebut terutama dalam hal moneter, yang menyangkut dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pada kesempatan RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai tersebut, KSPSI memberikan masukan terkait sejumlah hal substansial dalam RUU Ciptaker.
Kebijakan relaksasi kredit dinilai belum berjalan sesuai harapan. Leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan.
Senator asal Papua itu juga mengajak warga yang tinggal di DKI Jakarta untuk taat aturan guna mencegah meluasnya penularan Virus korona.
DPD RI juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menyampingkan karantina wilayah (lockdown).
Kementerian Desa PDTT juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa tahun 2020.
DPD menyatakan siap beradu ide dengan DPR terkait RUU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di RUU tersebut dinilai bermasalah dengan otonomi daerah.
Selain penting untuk menjaga ketahanan pangan, pola tersebut juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Langkah ini harus ditempuh sebagai bagian dari penanggulangan pandemi covid-19
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved