Ketua DPD RI Temukan Relaksasi Kredit Belum Sepenuhnya Berjalan

KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus melakukan pemantauan di daerah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kali ini, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim tersebut melakukan pemantauan di Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan menemui sejumlah kalangan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online hingga pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). LaNyalla mendengar langsung apa aspirasi mereka dan apa yang sudah mereka rasakan atas sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah. 

Baca juga: Ada Pandemi, Investasi Manufaktur Tetap Moncer

Salah satu perwakilan dari komunitas pengemudi ojek online Mojokerto, Rahmat mengatakan bahwa sejauh ini ia dan rekan-rekannya merasa kesulitan untuk membayar kredit kendaraan yang menjadi tanggungannya karena turunnya pendapatan sejak pandemi Covid-19. Padahal menurut informasi yang ia dapatkan, pemerintah telah menetapkan kebijakan relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak Covid-19, termasuk dari kalangan ojek online.

"Secara garis besar, kami Ojek Online Mojokerto sangat kecewa dengan sikap dari beberapa perusahaan pembiayaan tersebut. Maka kami meminta agar pemerintah dan perusahaan pembiayaan bisa benar-benar membantu kami untuk keringanan pembayaran angsuran," tegas Rahmat, Senin (27/4).

Seperti diketahui, kebijakan relaksasi tersebut tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Tetapi tampaknya kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan. Leasing hanya memberikan pengurangan cicilan dan memperpanjang tenor saja, ini justru semakin membebankan.

"Kami beranggapan bahwa aturan yang dikeluarkan dalam rangka antisipasi dampak dari Covid-19 belum benar-benar bisa mewakili kami para ojek online dan pelaku UMKM selaku kreditur yang terkena dampak lesunya perekonomian," tambah Rahmat.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pelaku usaha sektor transportasi, yang penyalurannya melalui organisasi para pelaku usaha tersebut. Selain itu, juga meminta pemerintah untuk memberi kejelasan dan kepastian terkait relaksasi angsuran kendaraan kepada para pengemudi angkutan sewa khusus (ASK) dan Pelaku UMKM hingga kondisi normal tanpa syarat.

Selanjutnya LaNyalla saat berdialog dengan Gismanto, Lurah Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, mendengar bahwa sekitar 776 jiwa warga miskin terdampak Covid-19 telah mengajukan bantuan kepada pemerintah. Namun masih menunggu pencairan. “Sekarang kami berharap agar segera turun dan dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Walikota Mojokerto telah menyiapkan paket bantuan untuk 11 ribu jiwa. 

Baca juga: Pangdam Siliwangi Siap Amankan Distribusi Beras Kementan

Dalam kunjungan ke Mojokerto, Ketua DPD RI juga menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa masker dan APD masing-masing 100 unit untuk dua Rumah Sakit di Mojokerto, yaitu
RS Gatoel dan RSUD Mojokerto.

"Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan Ketua DPD RI yang berkenan hadir di tengah kami, para tenaga medis yang bertugas, dan siaga menerima pasien-pasien rujukan dari sejumlah puskesmas di Mojokerto,” tukas dokter Ira Ratna Puspitasari, di RSUD Mojokerto. (RO/OL-6)