Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah RI Sumatra Selatan menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait tes swab yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Hal itu diungkapkan anggota DPD RI asal Sumsel, Eva Susanti, ada cukup banyak masyarakat Sumsel yang mengirimkan informasi berisi keluhan terkait pelayanan BBLK Palembang.
Untuk itu, secara resmi, DPD RI membuka layanan pengaduan untuk masyarakat terkait pelayanan penanganan covid-19 di wilayah tersebut. Pelayanan pengaduan bisa melalui tertulis dan diberikan ke Kantor DPD RI Sumsel ataupun pesan singkat.
Diakui Eva, sejak beberapa hari terakhir, cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait lambatnya pengumuman hasil swab, dan sebagainya.
"Kami sudah menerima banyak keluhan, dan dari keluhan-keluhan itu, langsung kami surati Dinas Kesehatan Sumsel, BBLK Palembang, dan gugus tugas penanganan covid-19 Sumsel terkait dengan masalah ini," ujar Eva, Jumat (5/6).
Contohnya, lanjut Eva, banyak keluhan mengenai lambatnya hasil tes swab korona yang bisa memakan waktu hingga 10 hari lebih.
"Hal ini membuat masyarakat resah, apalagi jika pasien meninggal dunia sebelum hasil swab keluar, mau tidak mau pasien harus dimakamkan dengan protokol covid-19. Ini yang menjadi masalah karena jika hasil swab ternyata negatif, masyarakat akan sangat kecewa," jelasnya.
Baca juga: Pemprov Sumsel Berikan Insentif Tenaga Medis
Ia pun memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk menyampaikan keluhan yang terjadi selama mendapat pelayanan penanganan covid-19 di Sumsel. Keluhan bisa disampaikan ke kantor atau pesan singkat ke 0811-7878967. Keluhan akan langusng ditanyakan kepada mereka yang bertugas. Lalu disalurkan ke Kementerian Kesehatan untuk segera ditindaklanjuti.
Selain menerima keluhan, pihaknya juga mendesak agar hasil swab keluar tidak terlalu lama, apalagi hingga berhari-hari. Sehingga warga yang dites tidak cemas dan ketakutan lebih dulu.
"Keluhan yang datang ada tiga dari Palembang dan tiga dari Empat Lawang. Mereka keluarga yang sempat kontak dengan pasien yang positif. Ada yang bilang 10 hari, padahal hasil swab bisa keluar dua hingga delapan hari. Apalagi mereka ini kan sehat," jelasnya.
DPD RI Sumsel pun meminta agar pihak gugus tugas lebih teliti dalam menetapkan status pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang tanpa gejala.
"Kami meminta kepada Gugus Tugas lebih berhati-hati untuk menetapkan status orang menjadi PDP, ODP, supaya lebih selektif lagi," pungkasnya.(OL-5)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved