Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Banyuwangi, Jawa Timur, dinilai siap memasuki era kenormalan baru. Penilaian tersebut disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat melakukan kunjungan kerja ke daerah yang disebut sebagai Bali baru bagi Indonesia itu.
Kunjungan LaNyalla difokuskan dalam rangka pemantauan kondisi terkini wabah Covid-19. Ia memuji kesigapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19.
Pemkab Banyuwangi juga dinilai tanggap dan tepat dalam melakukan berbagai upaya guna meminimalisir kekisruhan dan gejolak sosial akibat ketidaksinkronan data penerima bantuan yang kerap terjadi di beberapa daerah lain.
“Saya melihat, Banyuwangi ini sangat bagus. Dan pastinya untuk pelaksanaan skema New Normal sangat siap. Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi. Termasuk penerapan sistem IT sebagai bagian dalam penanganan wabah ini,” ujar LaNyalla di sela kunjungan kerjanya di kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (2/6)
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI di dampingi Bupati Banyuwangi Azwar Anas melihat perkembangan informasi pelayanan pemerintah Banyuwangi kepada masyarakat berbasis digital.
Baca juga : RS Lapangan Covid-19 Pemprov Jatim Diresmikan
Usai dapat penjelasan dari Bupati Azwar Anas, LaNyalla langsung meninjau dan melihat secara langsung di layar monitor layanan perijinan, layanan pengaduan masyarakat, hingga perkembangan desa dan proyek pembangunan desa.
Bupati Azwar mengatakan, saat ini data penerima bantuan Covid-19 telah disajikan secara online dan transparan yang bisa diakses oleh setiap warga. Data penerima bantuan juga disajikan di sejumlah titik seperti di kantor desa, masjid, gereja dan di beberapa tempat lain yang juga dilengkapi dengan nomor pengaduan. Sehingga warga yang merasa belum mendapatkan bansos bisa melakukan komplain.
“Juga ada program smart kampung. Melalui program ini masyarakat bisa langsung cek apakah ia mendapatkan bantuan atau tidak hanya dengan memasukkan NIK. Di sana, warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung menyala, sehingga bantuan tidak akan diterima dobel. Ini akan meminimalisir kegaduhan bansos yang selama ini kerap timbul di sejumlah daerah," ujar Anas
Hanya saja, lanjut Anas, upaya ini layaknya karet yang sangat lentur. Komplain dari warga akan sangat banyak yang masuk sehingga perlu dilakukan verifikasi.
“Seperti kemarin, pengaduan yang masuk dari satu kecamatan ada sekitar 1.100 lebih warga yang belum mendapatkan bansos, tetapi ketika diverifikasi yang berhak mendapatkan hanya sekitar 420 orang,” katanya.
Dalam kunjungannya, LaNyalla juga menyorotii solusi kenormalan baru bagi sektor pariwisata Banyuwangi dan pondok pesantren yang sebelumnya lebih banyak mengadopsi sistem belajar komunal, sehingga perlu ada protokol jaga jarak fisik ketat. (RO/OL-7)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
IDE.IND 2025 diikuti sejumlah jenama dari berbagai daerah yang telah mengikuti kegiatan akselerasi, pelatihan dan pendampingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved