Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan teknis pencalegan akan dilakukan oleh KPU, sedangkan pengawasannya akan dipantau Bawaslu.
PARTAI Rakyat Adil Makmur atau Prima menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat tiga jalur pascagagal menjadi partai politik peserta Pemilu 2024.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinilai telah menggadaikan wibawanya setelah memutus dua perkara etis yang melibatkan anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Kami kecewa dengan putusannya, kemudian kami berpandangan bahwa DKPP telah gagal.
Idham menyayangkan terlapor membawa kesalahpahaman ini keluar bukannya konfirmasi ke pimpinan. Idham menilai pihak luar tentu tak memahami konstruksi permasalahan.
DKPP memutuskan tak menjatuhkan sanksi terhadap Komisioner KPU RI Idham Holik terkait dugaan intimidasi terhadap anggota KPU.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
DKPP akan membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Sidang digelar setelah DKPP melaksanakan dua kali rapat pleno.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) akan membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin, 3 April 2023.
DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari karena komentarnya soal sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
DKPP didesak untuk segera membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara
Diketahui, putusan Bawaslu ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan Partai Prima, yang satu di antaranya menghukum tidak melanjutkan tahapan pemilu.
Heddy mengklaim DKPP berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD 1945.
DKPP hari ini akan memeriksa ketua KPU terkait dugaan pelanggaran KEPP. Sidang direncakan berlangsung tertutup terkait dugaan asusila.
KAMMI mengadukan KPU ke DKPP, karena dinilai lalai dalam merespon gugatan perdata Partai Prima di PN Jakarta Pusat.
DKPP akan menggelar rapat pleno lanjutan guna mempelajari pelanggaran pemilu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.
Setelah dugaan kecurangan pemilihan umum terkait verifikasi partai politik di Sulawesi Utara, Koalisi mendapat aduan serupa dari KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Dorongan masyarakat dilakukan melalui penandatanganan petisi secara daring lewat laman change.org/jangancurangipemilu.
DKPP tidak perlu mempertimbangkan konsekuensi politis dan mengkhawatirkan tahapan Pemilu 2024.
Langkah DKPP)yang mendadak menggelar sidang dugaan kecurangan perubahan stats partai politik dinilai dapat menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved