Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
dalam rapat konsultasi pada Rabu sore itu pihaknya bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas tujuh rancangan peraturan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
PENELITI senior Network for Democracy and Electoral Integrity atau Negrit Hadar Nafis Gumay berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang perlu dikoreksi.
DKPP mengingatkan KPU dan Bawaslu mempertahankan integritas dan tidak mudah menerima godaan yang melanggar hukum menjelang Pemilu 2024.
KPU merespons tuntutan Bawaslu RI yang meminta agar Komisioner hingga Ketua KPU dilakukan pemberhentian sementara.
Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan dugaan pelanggaran kode etik oleh tujuh pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Ia menjelaskan, pengaduan Bawaslu terhadap KPU dilakukan karena tidak tercapainya titik temu antara dua lembaga tersebut mengenai akses Silon
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan banyak memproses aduan soal rekrutmen penyelenggara pemilu pada saat tahapan berlangsung di Sumatra Utara.
Perkara dugaan pelanggaran KEPP diadukan oleh Adrian Krisman Sarumaha yang hadir dalam sidang secara daring.
SEBANYAK enam pengawas pemilu dari Kabupaten Nias Selatan bakal diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran Kode Etik
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidangkan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Ichsan Fuady terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
DIREKTUR Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa turut menyoroti kinerja tim seleksi Bawaslu Zona V wilayah Sumatera Utara
Indonesia memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilu, apa saja kah?
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Rancangan Perbawaslu yang disetujui oleh Komisi II DPR RI bersama mitra kerjanya itu adalah Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
KPU tetap tidak mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 soal pembulatan desimal ke bawah keterwakilan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg perempuan
TIGA lembaga penyelenggara pemilu kompak menuruti kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) terkait usulan revisi Peraturan KPU
Kesimpulan RDP itu menyatakan bahwa PKPU Nomor 10/2023 tidak perlu direvisi. Padahal, langkah KPU untuk merevisi PKPU sebelumnya didukung Bawaslu dan DKPP.
DPR akan membahas revisi PKPU terkait pasal keterwakilan perempuan
Dengan besarnya keterwakilan perempuan di parlemen perjuangan-perjuangan aspirasi kaum perempuan mendapatkan tempat dalam proses legislasi dan perjuangan kebijakan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengubah haluan soal aturan keterwakilan perempuan bakal calon legislatif (bacaleg) di tengah jalan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved