Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMILU 2024 menjadi tonggak penting dalam menentukan arah dan masa depan negara. Salah satu elemen kunci yang memengaruhi integritas Pemilu 2024 dan kualitas iklim demokrasi adalah netralitas.
Baca juga: Netralitas ASN dan Aparat Jadi Syarat Wajib Jamin Legitimasi Pemerintahan Baru
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Pemilu, jelasnya, merupakan semang demokrasi yang menghasilkan pemimpin baru untuk Indonesia. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus mengawal Pemilu 2024 agar tetap demokratis dan penuh Integritas.
"DKPP selalu menjaga penyelenggara pemilu tegak lurus kepada demokrasi. Di setiap tahapan tidak boleh ada pelanggaran etik sekecil apapun. Kita pastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik. Oleh karena itu mari kita kawa Pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin baru Indonesia yang demokratis,” ujar Heddy lewat keterangan yang diterima, Rabu (29/11)
Baca juga: Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Naik KRL Commuter Line
Hal senada disampaikan juru bicara TPN Ganjar - Mahfud, Aiman Witjaksono yang menyatakan bahwa semangat netralitas harus digaungkan dan tidak hanya menjadi slogan. Dalam diskusi Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), diskusi publik dengan tema Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.
“Dari sejumlah elemen guru besar, masyarakat sipil merasa gelisah dalam kasus yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pelanggaran berat dan memicu perdebatan terkait etika hukum dalam putusan kontroversial yang dilakukan MK,” sebut Aiman.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Kapten Timnas Anies - Muhaimin, Al Muzammil Yusuf mengatakan gerakan masyarakat pasti menginginkan netralitas dalam pemilu, baik calon - calonnya maupun prosesnya. Seluruh capres, seluruh partai, seluruh aparatur harus bersama - sama mengajak rakyat untuk berikan suaranya secara gembira tanpa ada intimidasi dari manapun.
“Rakyat datang ke TPS dengan keberanian dan kegembiraan sehingga tetap dijunjung tinggi semangat netralitas. Masyarakat dapat mengupload setiap hasil di TPS - TPS seluruh Indonesia sehingga tidak ada 1 suarapun yang hilang. Hal itu akan menjadi gerakan bersama - sama rakyat untuk memastikan Pemilu berjalan damai dan demokratis. ” kata Al Muzammil. (P-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadi oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Hasil cost appraisal yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, penyewaan private jet seharusnya tidak mencapai Rp45 miliar sebagaimana klaim KPU RI.
DKPP diminta memecat seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tuntutan itu tertuang dalam aduan koalisi terkait penyewaan jet pribadi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved