Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILU 2024 menjadi tonggak penting dalam menentukan arah dan masa depan negara. Salah satu elemen kunci yang memengaruhi integritas Pemilu 2024 dan kualitas iklim demokrasi adalah netralitas.
Baca juga: Netralitas ASN dan Aparat Jadi Syarat Wajib Jamin Legitimasi Pemerintahan Baru
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Pemilu, jelasnya, merupakan semang demokrasi yang menghasilkan pemimpin baru untuk Indonesia. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus mengawal Pemilu 2024 agar tetap demokratis dan penuh Integritas.
"DKPP selalu menjaga penyelenggara pemilu tegak lurus kepada demokrasi. Di setiap tahapan tidak boleh ada pelanggaran etik sekecil apapun. Kita pastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik. Oleh karena itu mari kita kawa Pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin baru Indonesia yang demokratis,” ujar Heddy lewat keterangan yang diterima, Rabu (29/11)
Baca juga: Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Naik KRL Commuter Line
Hal senada disampaikan juru bicara TPN Ganjar - Mahfud, Aiman Witjaksono yang menyatakan bahwa semangat netralitas harus digaungkan dan tidak hanya menjadi slogan. Dalam diskusi Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), diskusi publik dengan tema Kualitas Demokrasi dan Kepemimpinan Indonesia Akan Diuji Melalui Netralitas Pemilu 2024.
“Dari sejumlah elemen guru besar, masyarakat sipil merasa gelisah dalam kasus yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pelanggaran berat dan memicu perdebatan terkait etika hukum dalam putusan kontroversial yang dilakukan MK,” sebut Aiman.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Kapten Timnas Anies - Muhaimin, Al Muzammil Yusuf mengatakan gerakan masyarakat pasti menginginkan netralitas dalam pemilu, baik calon - calonnya maupun prosesnya. Seluruh capres, seluruh partai, seluruh aparatur harus bersama - sama mengajak rakyat untuk berikan suaranya secara gembira tanpa ada intimidasi dari manapun.
“Rakyat datang ke TPS dengan keberanian dan kegembiraan sehingga tetap dijunjung tinggi semangat netralitas. Masyarakat dapat mengupload setiap hasil di TPS - TPS seluruh Indonesia sehingga tidak ada 1 suarapun yang hilang. Hal itu akan menjadi gerakan bersama - sama rakyat untuk memastikan Pemilu berjalan damai dan demokratis. ” kata Al Muzammil. (P-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU setelah terungkap fakta penggunaan 90 miliar APBN
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DKPP kembali menjadi sorotan setelah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI, empat anggotanya, dan Sekretaris Jenderal KPU terhadap sewa jet pribadi.
Penggunaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki urgensi dan berpotensi menyalahi aturan penggunaan anggaran negara.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved