Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Rapat tersebut akan digelar Rabu (17/5) di ruang rapat Komisi II DPR Jakarta.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan dalam rapat tersebut akan membahas banyak hal sesuai dinamika dan perkembangan yang ada khususnya terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.
“Ini (revisi) akan kami bahas besok akan rapat dengan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP juga dengan pemerintah,” ungkapnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).
Baca juga : PAN Optimistis Keterwakilan Perempuan di DPR RI Meningkat
Besok sambungnya yang akan menjadi fokus utama yakni revisi tentang keterlibatan perempuan berpolitik sedikitnya 30% yang hingga kini masih menjadi polemik tentang pembulatan perhitungannya.
“Kami akan banyak yang dibahas tapi itu paling paling pokok akan dibahas, jadi prioritas,” ucapnya.
Baca juga : Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti
Sebelumnya dalam salah satu klausul PKPU diamanatkan pembulatan sesuai hitungan matematika murni yang berpotensi mengurangi porsi ruang keterlibatan perempuan dalam berpolitik.
Kebijakan ini pun menuai banyak kritikan bahkan DPR dan penyelenggara pemilu dinilai mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. (Z-8)
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
Selama representasi perempuan masih dibatasi pada citra personal dan domestik, ruang bagi kepemimpinan perempuan akan terus menyempit.
DPR RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 169/PUU-XXI/2024 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengisian alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan perlu ada revisi UU MD3 untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan 30% keterwakilan perempuan di AKD DPR
Isu minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebelumnya telah disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perludem.
Penerapan kebijakan afirmatif harus diikuti dengan perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan berperspektif kesetaraan.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved