Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pada Senin (8/3) ini, AHY mengunjungi Kemenkumham untuk menyampaikan aduan dan sejumlah dokumen pendukung terkait tuduhan KLB Demokrat ilegal di Deli Serdang.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan memberikan bukti ketidaksahan Kongres Luar Biasa di Kemenkumham hari ini. Agenda yang sama juga dilakukan oleh kubi Moeldoko.
Sekjen Koordinaror Nasipnal Laskar Rakyat Jokowi, Ridwan Hanafi menilai tindakan Moeldoko terhadap Partai Demokrat adalah hal memalukan karena melanggar etika politik dan demokrasi.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," tegasnya.
"Mereka-mereka berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan. Kemudian, semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi."
Ratusan kader Partai Demokrat yang hadir di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jakarta membubuhkan cap jempol menggunakan darah sebagai tanda loyal.
Tindakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres Luar Biasa dinilai akan merusak konsentrasi Presiden Joko Widodo.
DPD Partai Demokrat Papua menyatakan sikap mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurusnya.
PEMERINTAH tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan temu kader Partai Demokrat.
Adapun Mahfud MD mengatakan, pemerintah menilai KLB Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai.
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal partai.
Mahfud mencontohkan sikap serupa juga diambil pemerintahan Megawati Soekarnoputri ketika pada 2002 Matori Abdul Jalil mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Abdurrahman Wahid.
Upaya yang dilakukan sejumlah kader dan senior yang sudah dipecat memilih pihak eksternal sebagai ketua umum itu akan menjadi preseden buruk.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat mengambil keputusan secara bijak dan netral mengenai KLB.
Hubungan Moeldoko dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono sebelum terjadi KLB terbilang harmonis.
Belajar dari pengalaman terdahulu, bisa dibilang kepengurusan Demokrat versi KLB punya peluang 50:50 untuk diakui pemerintah.
Persoalan itu baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved