Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TERPILIHNYA Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli Serdang bisa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana yang menjabat sebaga Kepala Staf Kepresidenan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, Minggu (7/3).
Menurutnya, Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai Demokrat.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Pria yang karib disapa Noel itu menyatakan, mundurnya Moeldoko akan menepis narasi keterlibatan Presiden Jokowi dalam konflik internal Partai Demokrat.
"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Noel.
Ia menambahkan, Jokowi dalam posisi dilematis saat ini. Presiden tak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu Susilo Bambang Yudhyohono maupun Moeldoko.
Oleh sebab itu, Moeldoko harus berjiwa ksatria mundur agar Presiden bisa fokus menangani situasi pandemi covid-19.
"Kalau memberhentikan Moeldoko nanti terkesan Presiden memihak SBY. Pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal Demokrat bisa diselesaikan di internal itu sendiri," tandasnya.
Sementara itu, mengutip Medcom.id, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah harus netral merespons kisruh di tubuh Partai Demokrat.
Menurutnya, Presiden Jokowi bisa mencari Kepala KSP baru untuk menggantikan Moeldoko.
Adapun salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengatakan, proses administrasi hasil KLB di Deli Serdang sudah hampir selesai. Semua itu akan diserahkan ke Kemenkumham pada Senin esok.
"Rencananya besok (Senin), mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan tuntas semuanya," tandasnya. (Ant/OL-8)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved