Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
TERPILIHNYA Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli Serdang bisa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana yang menjabat sebaga Kepala Staf Kepresidenan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, Minggu (7/3).
Menurutnya, Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai Demokrat.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Pria yang karib disapa Noel itu menyatakan, mundurnya Moeldoko akan menepis narasi keterlibatan Presiden Jokowi dalam konflik internal Partai Demokrat.
"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Noel.
Ia menambahkan, Jokowi dalam posisi dilematis saat ini. Presiden tak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu Susilo Bambang Yudhyohono maupun Moeldoko.
Oleh sebab itu, Moeldoko harus berjiwa ksatria mundur agar Presiden bisa fokus menangani situasi pandemi covid-19.
"Kalau memberhentikan Moeldoko nanti terkesan Presiden memihak SBY. Pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal Demokrat bisa diselesaikan di internal itu sendiri," tandasnya.
Sementara itu, mengutip Medcom.id, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah harus netral merespons kisruh di tubuh Partai Demokrat.
Menurutnya, Presiden Jokowi bisa mencari Kepala KSP baru untuk menggantikan Moeldoko.
Adapun salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengatakan, proses administrasi hasil KLB di Deli Serdang sudah hampir selesai. Semua itu akan diserahkan ke Kemenkumham pada Senin esok.
"Rencananya besok (Senin), mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan tuntas semuanya," tandasnya. (Ant/OL-8)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved