Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua menyatakan sikap mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurusnya.
Demokrat Papua juga menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5-6 Maret 2021, karena dianggap inkonstitusional dan tak sesuai AD/ART partai.
"Kami DPD, DPC dan DPAC Partai Demokrat se-Papua, menyatakan kesetiaan dan loyalitas kami untuk mendukung penuh kepengurusan Ketum AHY dan seluruh pengurus yang telah secara sah terpilih dalam Kongres Demokrat Maret 2020 lalu di Jakarta."
"Dan juga telah terbukti dimana DPD Demokrat Papua mendeklarasi dukungan dan memberi 100 persen suara untuk AHY pada Kongres Maret 2020 lalu," tegas Wakil Ketua Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak di Jayapura, Sabtu (6/3/2020).
Ricky menyebut KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan kongres abal-abal karena tidak dihadiri 2/3 pengurus Ketua DPD seluruh Indonesia, serta tidak dihadiri 1/2 DPC se Indonesia. Apalagi, ketua umum yang ditetapkan dalam KLB adalah bukan merupakan kader Partai Demokrat.
"Sehingga kami menolak dan seluruh kader Demokrat Papua hari ini nyatakan siap perang melawan siapa pun yang telah ganggu kepengurusan demokrat yang sah. Sampai kapan pun kami akan lawan ditingkat peradilan maupun tingkat apa pun," tegasnya.
Sementara itu, Yunus Wonda yang juga salah satu Wakil Ketua DPD Demokrat Papua memastikan tak ada satu pun pengurus partainya yang menghadiri KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.
"Sehingga kalau ada yang mengklaim dan mengatasnamakan DPD Demokrat Papua dan hadir dalam acara KLB itu, kami nyatakan tidak sah. Sebab sudah pasti yang bersangkutan bukan dari pengurus kami dan tidak pernah terdaftar sebagai pengurus Demokrat. Sebab sudah pasti kami seluruh pengurus demokrat Papua, ada di bawah satu komando, yaitu Ketum DPP Demokrat Papua AHY," pungkasnya.
Pernyataan siap perang dari DPD Partai Demokrat Papua juga ditandai hadirnya aksi massa yang membawa alat perang lengkap di depan kantor DPD Demokrat Papua. Massa pendukung yang hadir akhirnya bubar dengan tertib usai ditemui dan mendapat penjelasan dari para kader Demokrat Papua yang hadir. (OL-13)
Baca Juga: Mahfud: Pemerintah Tidak Anggap KLB Partai Demokrat Ilegal
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved