Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah hingga saat ini belum menyatakan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat termasuk hasilnya. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kegiatan KLB dan kepengurusan barunya.
"Kalau KLB kan harus pemberitahuan resmi,” katanya dalam keterangan persnya, Sabtu (6/3).
Namun demikian, tambah Mahfud, pemerintah tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan temu kader Partai Demokrat. “Yang ada di Medan hanya sebagai temu kader yang tidak bisa dihalangi. Kalau dihalangi justru melanggar pasal 9 UU 9/1978 tentang kebebasan menyatakan pendapat,” jelasnya.
Karena itu, menurut Mahfud, saat ini pemerintah masih menganggap kepengurusan Partai Demokrat tetap di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun apabila ternyata ada perkembangan baru terkait hasil pertemuan di Medan tersebut, pemerintah baru akan mengambil sikap. “Kalau ada laporan ke pemerintah, baru akan dinilai sah atau tidaknya,” ujarnya.
Mahduf mengakui, pemerintah memang sulit bersikap kalau konflik internal di dalam partai politik. Apalagi kasus konflik internal di Partai Demokrat ini pernah terjadi di partai lainnya selama era Reformasi. “Ada kasus PKB di zaman Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya diserahkan ke pengadilan. Seharusnya partai sendiri yang solid agar tidak pecah,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah mantan kader Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum berdasarkan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB itu juga menunjuk Marzuki Alie yang sempat dipecat untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Namun Ketua Umum Demokrat hasil kongres 2020, AHY menanggapi hasil KLB tersebut ilegal. (OL-13)
Baca Juga: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Hasil KLB
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved