Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENKO Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah hingga saat ini belum menyatakan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat termasuk hasilnya. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kegiatan KLB dan kepengurusan barunya.
"Kalau KLB kan harus pemberitahuan resmi,” katanya dalam keterangan persnya, Sabtu (6/3).
Namun demikian, tambah Mahfud, pemerintah tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan temu kader Partai Demokrat. “Yang ada di Medan hanya sebagai temu kader yang tidak bisa dihalangi. Kalau dihalangi justru melanggar pasal 9 UU 9/1978 tentang kebebasan menyatakan pendapat,” jelasnya.
Karena itu, menurut Mahfud, saat ini pemerintah masih menganggap kepengurusan Partai Demokrat tetap di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun apabila ternyata ada perkembangan baru terkait hasil pertemuan di Medan tersebut, pemerintah baru akan mengambil sikap. “Kalau ada laporan ke pemerintah, baru akan dinilai sah atau tidaknya,” ujarnya.
Mahduf mengakui, pemerintah memang sulit bersikap kalau konflik internal di dalam partai politik. Apalagi kasus konflik internal di Partai Demokrat ini pernah terjadi di partai lainnya selama era Reformasi. “Ada kasus PKB di zaman Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya diserahkan ke pengadilan. Seharusnya partai sendiri yang solid agar tidak pecah,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah mantan kader Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum berdasarkan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB itu juga menunjuk Marzuki Alie yang sempat dipecat untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Namun Ketua Umum Demokrat hasil kongres 2020, AHY menanggapi hasil KLB tersebut ilegal. (OL-13)
Baca Juga: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Hasil KLB
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved