Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai sosok yang tidak memiliki moral dan etika.
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Dinobatkan dan menerima jabatan ketua umum versi Kongres Kuas Biasa di Deli Serdang adalah sesuatu yang tidak terpuji, tidak kesatria, memalukan. Jauh dari moral dan etika," tegas AHY dalam Rapat Pimpinan di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3).
Ia menambahkan, hal yang dilakukan mantan panglima TNI itu adalah contoh yang sangat buruk bagi jalannya demokrasi di Tanah Air.
Seperti diketahui, pada Jumat (5/3) KLB Partai Demokrat di Deli Serdang telah menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB dan Marzuki Alie, mantan Ketua DPR, sebagai Ketua Dewan Pembina.
Demokrat di bawah pimpinan AHY menyatakan KLB dan hasilnya itu tak sah.
AHY pun meyakini publik bisa menilai dengan baik mana pihak yang betul-betul berjuang untuk kepentingan bangsa dan mana pihak yang hanya memikirkan kepentingan pribadi serta kelompok.
"Saya salut dengan suadara Moeldoko yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal. Memakai jaket Demokrat yang bukan menjadi haknya. Saya tidak bisa masuk akal sehat tapi itulah mereka. Masyarakat luas pun banyak yang bilang itu suatu hal yang sangat berlebihan," tuturnya.
Oleh karena itu, Partai Demokrat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok tersebut
"Kalau kami diam, sama saja Partai Demokrat membunuh demokrasi di negeri kita," tandasnya. (OL-8)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved