Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMKAB Bangka dinilai berhasil dalam penanganan Corona virus disease (Covid-19). Lantaran itu, pemerintah pusat memberi bonus bantuan dana insentif daerah sebesar Rp13 miliar.
Direktorat Bareskrim Polri telah mengumpulkan informasi soal adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dana bantuan sosial (bansos) dari seluruh jajaran Polda di Indonesia.
Penyaluran bantuan tersebut akan dilaksanakan secara berkala di seluruh provinsi di Indonesia.
Selain anggaran yang sudah tercantum di NPHD, anggaran tambahan pilkada sebesar Rp5,6 triliun untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu syarat
Proyeksi pemerintah, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp500 triliun, tetapi baru terkumpul Rp113 triliun yang berasal dari dukungan pemerintah, komitmen perbankan, serta
Untuk membangun ruas tol sepanjang 2.878 km, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 500 triliun. Saat ini, dana yang terkumpul baru mencapai Rp 113 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak aplikasi Jaga Bansos diluncurkan pada Jumat (29/5/2020).
PEMKAB Banyuwangi, Jawa Timur menyalurkan dana insentif yang bersumber dari APBD bagi para tenaga kesehatan penanganan Covid-19 sebesar Rp3,9 miliar untuk 1.938 nakes.
Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, terdapat 10 daerah yang sudah mencairkan 100% dana pilkada ke KPU
Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dalam pengawasan dana covid-19.
Kami berkomitmen untuk menelaah satu per satu, dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa kita harus mengedepankan tata kelola, good government dan memastikan uang negara dikelola dengan baik
Adanya wabah covid-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi di berbagai negara nyatanya tidak memengaruhi pendanaan pembangunan MRT Fase II yang memiliki rute Bundaran HI-Kota-Ancol Barat
Kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik harus tetap berlangsung berdampingan dengan covid-19.
Pelaksanaan pilkada membutuhkan intervensi pemerintah pusat terkait dengan biaya penyelenggaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Upaya ini untuk membantu meringankan kekurangan uang tunai potensial saat memimpin perjuangan global melawan pandemi virus korona baru (covid-19).
KPU RI mengajukan usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020 sebesar Rp535,9 miliar.
JURU Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengatakan MA tengah memfinalisasi rancangan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi (tipikor).
Dana tersebut disepakati para menteri keuangan Uni Eropa, untuk membantu negara-negara di Eropa yang berjuang melawan krisis akibat pandemi.
Komisi II meminta pemerintah mengalihkan dana pembangunan ibu kota negara baru untuk penanganan pandemi covid-19.
PENYALURAN dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sering terlambat sejak diluncurkan pada 2006 perlu dievaluasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved