Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PILKADA serentak disepakati akan dilaksanakan pada Desember 2020. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meyakini pilkada akan berhasil meskipun belangsung di tengah pandemi covid-19. Yang penting, kata dia, semua pihak tetap mengikuti protokol keamanan dan kesehatan covid-19.
“Kita tidak bisa berlama-lama, larut, dan dikalahkan oleh keadaan ini,” tegas Doli di Jakarta, kemarin.
Keputusan pemerintah melaksanakan pilkada pada Desember tahun ini mendapatkan kritik dari koalisi masyarakat pegiat pemilu.
Dalam menyikapi hal tersebut, Doli mengatakan bahwa kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik harus tetap berlangsung berdampingan dengan covid-19.
“Tentu kita berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu,” cetusnya.
Menurut Doli, dunia internasional hampir satu suara bahwa virus korona tidak dapat ditaklukkan dalam waktu dekat. WHO mengatakan virus itu akan bisa bersama kita dua sampai lima tahun ke depan.
Bahkan, mungkin selamanya tetap berada di sekitar kita.
“Dalam situasi yang serbatidak pasti itu, yang paling mungkin kita lakukan ialah mengambil sikap atau keputusan yang dalam waktu terukur menjadi sebuah kepastian karena hidup manusia harus terus berjalan.”
Anggota Komisi II Djarot Saiful Hidayat berpandangan lain. Ia mengatakan pilkada serentak masih bisa berubah seiring perkembangan kasus korona di Tanah Air.
“Kan belum tahu ini. Kadang naik, kadang turun (kasus korona). Kalau semakin tinggi tingkat penyebarannya tentu akan kita evaluasi lagi,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menyebut penetapan pemungutan suara pada Desember 2020 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 terdapat klausul penundaan kembali.
“Jadi, antisipasi penundaan itu sudah diatur dalam perppu pilkada. Makanya kan ada plan A, plan B pada 2021,” jelasnya.
Ia juga meminta KPU berhatihati dalam menyusun rasionalisasi anggaran pilkada. Pasalnya, biaya penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat daerah kali ini lebih besar karena dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.
Partisipasi masyarakat
Ketua KPU Arief Budiman berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 tak menurun meski dalam suasana pandemi covid-19. “Target kita tetap 77,5%, belum menaikkan target,” ujar Arief.
Sebelum covid-19 menyerang Tanah Air, KPU berencana menaikkan target partisipasi masyarakat mencapai 80%. KPU berkaca pada tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 yang mencapai 82%.
Arief menilai partisipasi masyarakat akan ditentukan perkembangan kurva penyebaran covid-19 di setiap daerah. Untuk itu, KPU memastikan protokol kesehatan akan diterapkan masksimal pada pilkada kali ini.
“Kalau kurva penularan naik, berat bagi kita semua, meski seluruh protokol kesehatan sudah kita penuhi,” tuturnya.
Namun, KPU masih menaruh harapan besar atas tingginya partisipasi masyarakat dalam meramaikan pesta demokrasi yang akan berlangsung di 270 daerah.
“Bahkan, KPU berharap pilkada serentak kali akan lebih berhasil dari Pemilu 2019,” kata Arief. (Ind/ Medcom/P-3)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved