Pemkot Surabaya Terbanyak Diadukan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak aplikasi Jaga Bansos diluncurkan pada Jumat (29/5/2020).

“Hingga 3 Juli 2020, Jaga Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan ialah pelapor tidak menerima bantuan, padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan,” ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan enam topik keluhan lainnya juga disampaikan pelapor, yakni bantuan tidak dibagikan aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan dan bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan.

Selanjutnya, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan, tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya berjumlah 191 laporan.

Laporan tersebut, lanjut Ipi, ditujukan kepada 205 pemda yang terdiri atas 14 provinsi dan 191 kabupaten/kota. Instansi yang paling banyak menerima keluhan ialah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat 17 laporan, diikuti Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masingmasing 16 laporan.

Ipi mengungkapkan sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti pemda terkait dan selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.

Untuk mengakses Jaga Bansos, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Jaga (Jaga Apps) melalui gawai di Playstore dan Appstore untuk sistem operasi Android ataupun iOS atau melalui situs https:// jaga.id/.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Badan Pengawas Pe milu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 agar jangan menjadikan pemberian bantuan pada masa pandemi covid-19 sebagai ajang politik mendongkrak elektabilitas.

“Karena kan dalam Gugus Tugas Covid-19 itu, kepala daerah sebagai ketuanya. Kalau ini tidak didasari etika dan moral yang baik, penyalahgunaan bansos covid-19 untuk kepentingan pribadi atau politiknya itu muncul,” papar Abhan di Banjarmansin, kemarin. (Ant/P-2)