Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Terkendala Dana, Pembangunan Tol Trans Sumatra Baru 14%

Andhika Prasetyo
07/7/2020 16:14
Terkendala Dana, Pembangunan Tol Trans Sumatra Baru 14%
Foto udara pembangunan konstruksi ruas jalan Tol Padang-Sicincin, yang masuk dalam bagian Tol Trans Sumatra.(Antara/Iggoy el Fitra)

PEMBANGUNAN Tol Trans Sumatra baru mencapai 14%. Dari rancangan proyek sepanjang 2.878 kilometer (km), yang sudah terbangun sekitar 393 km.

Adapun, pengerjaan proyek baru menyasar 1.194 km. Rencananya, Tol Trans Sumatra membentang dari wilayah Aceh hingga Lampung.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan aspek pendanaan menjadi kendala yang menghambat pembangunan jalan tol.

Baca juga: Presiden Perintahkan Cari Pembiayaan Alternatif Tol Trans-Sumatra

Untuk membangun tol sepanjang 2.878 km, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun. Namun hingga saat ini, anggaran yang terkumpul baru Rp 113 triliun. Itu berasal dari dukungan pemerintah, komitmen perbankan, serta Penyerataan Modal Negara (PMN) ke PT Hutama Karya (Persero).

"Itu termasuk untuk yang sudah terbangun. Sekarang masih kurang anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruh proyek," ujar Basuki seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (7/7).

Dia menyebut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus melakukan komunikasi intensif. Tujuannya, merumuskan skema pembiayaan yang menarik bagi investor.

Baca juga: Tarif Tol Trans Sumatra Diklaim Lebih Murah Ketimbang Tol di Jawa

"Apakah akan dikeluarkan bond jangka panjang dengan jaminan pemerintah, itu sedang dibicarakan. Jadi, khusus Tol Sumatera ini memang masalahnya pendanaan," jelas Basuki.

Kondisi berbeda terjadi pada Tol Cisumdawu. Proyek yang menghubungan wilayah Bandung dan Bandara Kertajati tidak mengalami kendala pendanaan.

"Yang ada hanya masalah pembebasan lahan. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ditugaskan menangani. Karena bukan hanya soal harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. Jadi nanti ada tindakan dari Kementerian ATR," tutupnya.(OL-11)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik