NEWSTICKER

Berita Terbaru Capim Kpk Hari Ini

Capim KPK Firli Bahuri Klarifikasi Isu Miring
19/8/2016 05:59
Yang paling santer dan kembali mencuat adalah pertemuannya dengan Tuan Guru Bajang (TGB) atau Muhammad Zainul Majdi.
DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK 10 September
19/8/2016 05:59
Komisi III akan mengundang pansel KPK ke DPR lebih dulu untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proses seleksi terkait 10 nama yang ada.
Hari Ini, Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK
19/8/2016 05:59
Proses pertama yang dilakukan Komisi III DPR adalah melakukan pengujian pembuatan makalah terhadap 10 capim KPK.
Jelang Fit and Proper Test di DPR RI, Firli Optimistis Lolos
19/8/2016 05:59
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Firli Bahuri Msi, menyatakan optimistis lolos menjadi komisioner KPK periode 2019-2023.
Komisi III Nilai Pansel Capim KPK Bekerja Profesional
19/8/2016 05:59
Komisi III DPR RI menilai panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan profesional.
Kapitra Sebut Penolak Revisi UU KPK Masuk Kategori Makar
19/8/2016 05:59
Dalilnya Kapitra, sikap penolak revisi UU KPK sebaiknya dialamatkan ke MK dan MA ketika UU tersebut sudah disahkan
Capim KPK Bisa Lakukan Lobi Politik
19/8/2016 05:59
Selama tidak bersifat transaksional dan pidana, lobi-lobi biasa dilakukan agar para calon pimpinan KPK bisa diloloskan anggota dewan.
Buya Syafii Maarif: Wewenang Komisi III di KPK Terlalu Jauh
19/8/2016 05:59
Cerita Buya Syafii atas besarnya wewenang Komisi III DPR RI tersebut tidak lepas dari pengalamannya saat menjadi Pansel KPK pada zaman Antasari Azhar.
Dewan Pengawas harus Dimiliki KPK
19/8/2016 05:59
Posisi dewan pengawas menjadi salah satu poin revisi UU KPK. Dewan Pengawas KPK akan berbentuk berupa lembaga nonstruktural yang anggotanya berjumlah lima orang
Hari Ini, Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK
19/8/2016 05:59
Di hari pertama, lima capim KPK yang akan menjalani uji kelayakan yaitu Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.
Capim KPK Nawawi Pomolango Coba Yakinkan Komisi III DPR
19/8/2016 05:59
Dengan latar belakang sebagai seorang hakim, Nawawi mengaku memiliki komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Capim KPK Wajib Tandatangani Kontrak Jalankan Revisi UU KPK
19/8/2016 05:59
Para capim KPK diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi.
Dewan Pengawas untuk Menjaga Marwah KPK
19/8/2016 05:59
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Soedirman Muhammad Fauzan berpendapat, ada sejumlah poin revisi yang justru bertujuan untuk meluruskan fungsi dan kewenangan KPK.
Presiden Diminta tidak Ragu Meluruskan Kinerja KPK
19/8/2016 05:59
Presiden Jokowi telah melayangkan surpres sebagai penanda dimulai atau ditolaknya pembahasan RUU bersama DPR. Dalam surpres itu, pemerintah menerima sebagian poin dari draf revisi
Nawawi dan Lili Setuju Revisi UU KPK
19/8/2016 05:59
Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar sepakat dengan beberapa poin yang ingin direvisi dalam UU KPK. Misalnya, soal kewenangan SP3 agar bisa memberikan asas kepastian hukum.
Komisi III DPR Cecar Alex Marwata Soal Pelanggaran Kode Etik
19/8/2016 05:59
Alexander Marwata menjadi capim KPK pertama yang menjalani fit and proper test di hari kedua yang berlangsung di ruang rapat Komisi III di kompleks parlemen, Senayan.
Capim KPK Firli Bahuri Merasa Disudutkan Terkait TGB
19/8/2016 05:59
Firli menyatakan dengan tegas bahwa pelanggaran yang dituduhkan kepada dirinya sangatlah tidak benar.
Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK
19/8/2016 05:59
Fungsi dewan tersebut juga harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menggangu proses penegakan hukum.
Pansel Tuding KPK Berpolitik
19/8/2016 05:59
"Kesimpulan dari semuanya ialah status dugaan pelanggaran etik itu belum berkekuatan hukum tetap. Cara begini ingin terlihat ingin menyudutkan dan membunuh karakter sesorang," kata Hendardi
Ahli Hukum UGM: Revisi UU agar KPK Tidak Tertinggal Zaman
19/8/2016 05:59
Publik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi.