Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TIDAK lama lagi Indonesia akan memiliki Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Pada Senin (2/9), tim panitia seleks) calon pimpinan KPK telah memberikan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPR RI untuk dipilih menjadi lima nama komisioner KPK.
Dengan semakin mengerucutnya 10 nama dari 20 calon pimpinan (capim) KPK, para calon capim ada yang optimistis dan ada pula pesimistis. Salah satu capim KPK yang optimistis bakal terpilih dalam lima bursa pimpinan KPK adalah Irjen Pol Firli Bahuri.
Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/8), Firli merasa yakin dengan alasan dirinya bukanlah orang baru di lembaga antirasyuah Indonesia tersebut. Dia pernah menjadi Deputi Penindakan di KPK sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan saat ini.
Meski namanya mendapatkan sorotan luas, Firli merasa optimistis namanya akan masuk dalam jajaran komisioner KPK tersebut. Kapolda Sumsel ini mengatakan, di tangannya, KPK akan menjadi leader section dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“KPK perlu melakukan upaya mitigasi untuk menjadikannya leader section dalam pemberantasan korupsi. KPK juga harus menjadi konsultan mitra dengan pemerintah,” terang Firli.
Menurut Firli, upaya pemberantasan korupsi memang tengah berjalan, namun fakta empiris menunjukkan bahwa sampai sekarang upaya upaya tersebut dinilai masih belum efektif.
“Jumlah tersangka korupsi dari 2015 ingga 2018 memang terus meningkat. Pun demikian dengan tindak pidana korupsi itu sendiri yang kebanyakan berdimensi politik,” papar Firli kepada awak media.
Firli menegaskan, solusi inovatif pemberantasan korupsi sangat diperlukan KPK saat ini. Ia mengaku punya lima solusi yang mumpuni untuk menjadikan KPK benar benar menjadi leader section dalam pemberantasan korupsi.
“Solusi-solusi ini diberikan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap lahirnya korupsi. Dari mensejahterakan dan memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, beri efek jera kepada koruptor hingga pembentukan perwakilan di seluruh provinsi Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, secara terpisah, di tengah adanya resistensi capim KPK dari kepolisian, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Kusumawijaya, mengatakan perwira tinggi Polri yang lolos 10 besar Calon Pimpinan KPK yakni Firli Bahuri merupakan salah satu Perwira terbaik.
Edy mengatakan Firli telah melalui proses tahapan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) sehingga lolos menjadi Jenderal dan meraih jabatan strategis. “Dengan begitu, Pak Firli dianggap layak menjabat sebagai Pimpinan KPK periode mendatang,” ujarnya. (OL-09)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved