Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut DPR RI akan memperhatikan rekam jejak semua calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menentukan pimpinan KPK mendatang. Hal itu dilakukan mengingat pentingnya jabatan sebagai posisi pimpinan KPK.
"Intinyna tentu rekam jejak, aspek integritas, kapasistas, kapabilitas dan tidak memiliki conflict of interest akan dipertimbangkan oleh komisi terkait dalam hal ini Komisi III DPR-RI," tutur Fadli saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Terkait adanya kritik dari hasil kerja panitia seleksi (pansel) KPK, Fadli menilai Komisi III DPR RI akan mempertimbangkan seluruh aspek dan masukan-masukan yang masuk dari masyarakat. Fadi menilai, capim KPK harus memiliki integritas yang tinggi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Saya kira nanti teman-teman di Komisi III akan mengangkat dan mempertimbangkan itu pasti lah. karena ini persoalan yang penting untuk memerlukan integritas yang tinggi," ungkapnya.
Fadli melanjutkan, saat ini DPR RI tengah menunggu diserahkannya 10 nama capim KPK oleh pemerintah ke DPR RI secara resmi. Setelah itu Komisi III DPR RI akan segera melaksanakan tahapan fit and proper test untuk memilih lima dari 10 capim yang ada.
"Iya kita liat nanti. Nama-namanya kan belum masuk resmi yah," ungkap Fadli. (OL-09)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved