Komisi III Segera Lakukan Fit and Proper Test 10 Capim KPK

KOMISI III DPR-RI berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama panitia seleksi (pansel) segera menyerahkan 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR-RI. Hal itu dilakukan agar komisi III bisa segera melakukan fit and proper test kepada 10 capim KPK.

"Harapan kami adalah presiden segera menyerahkan ke komisi III karena waktu untuk melakukan fit and proper test sudah sangat mepet," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Selain itu, Herman menambahkan semakin cepat nama capim KPK yang diserahkan ke DPR bisa meminimalisir polemik pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait siapa yang layak memimpin KPK selama 5 tahun mendatang. Herman menegaskan semua pihak wajib menghargai kinerja pansel yang telah dibentuk oleh presiden.

"Terkait polemik yang terjadi sekarang ini saya pikir 10 nama sekarang sudah ada di tangan presiden. 10 nama itu merupakan proses kinerja pansel yang menurut kami sesuai aturan dan cukup profesional," tutur Herman.

Baca juga: Jokowi Minta Kritikan Masyarakat Jadi Catatan Pansel KPK

Herman menjelaskan, pembahasan kelanjutan pemilihan pimpinan KPK harus dapat dituntaskan dalam masa sidang periode sekarang. Tidak perlu menunggu adanya pergantian anggota DPR periode 2019-2024. Dirinya optimistis proses pemilihan pimpinan KPK dapat dituntaskan dalam periode yang saat ini sedang berlangsung.

"Ini kan sudah berjalan jadi apapun alasannya harus dilakukan dalam periode sekarang ini. Setelah muncul nama-nama baru ada pro dan kontra. Saya rasa ini tidak profesional dan subyektif," ungkapnya.

Herman menyebut DPR tidak memiliki kepentingan untuk mempercepat atau memperlambat proses fit and proper test 10 capim KPK. Menurutnya, komisi III hanya menjalankan fungsi dan tugas sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Cepat atau lambatnya proses pemilihan pimpinan KPK terletak pada pansel dan presiden.

"Kami kan hanya menunggu saja. Kami tidak dalam kepentingan untuk mempercepat atau memperlambat kenapa sekarang atau kenapa besok. Tidak dalam kepentingan itu," tuturnya.

Terkait adanya beberapa nama capim KPK yang menjadi sorotan publik, Herman menturkan komisi III DPR akan menjadikan sorotan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kandidat pimpinan KPK. Herman memastikan komisi III DPR akan bekerja sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan.

"Sebagai wakil rakyat, semua hal yang beredar di masyarakat tentu akan kami kaji. Akan kami pakai sebagai referensi di dalam melakukan fit and proper test. Bahwa saat ini ada polemik pro kontra ya silakan saja, itu menjadi masukan buat kami," pungkasnya.(OL-5)