DPR Sudah Terima Surat dari Presiden Jokowi Terkait Capim KPK

DPR RI telah menerima surat dari Preisden Joko Widodo (Jokowi) terkait daftar 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK). Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyebut surat dari presiden tersebut akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) agar bisa segera dibacakan dalam rapat paripurna.

"Saya baru mau cek. Saya dengar hari ini ada surat dari presiden tentang capim KPK. Kemungkinan besar kita bawa langsung ke Bamus untuk bisa segera dibacakan di rapat paripurna," tutur Bamsoet saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4).

Baca juga: Keputusan Pansel sudah Final

Bamsoet melanjutkan, dalam waktu dekat surat Presiden terkait 10 nama capim KPK akan langsung diserahkan ke Komisi III DPR RI. Selanjutnya, Komisi III diharapkan bisa langsung melaksanakan fit and proper test untuk menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh Jokowi.

"Saya serahkan sepenuhnya kepada Komisi III. Biar nanti Komisi III yang mengagendakan kapan jadwal fit dan proper test-nya. Tentu akan disesuaikan dengan jadwal tugas-tugas yang sedang mereka kerjakan hari ini," ujarnya.

Sebagai Ketua DPR, Bamsoet berharap agar Komisi III bisa menyelesaikan tahapan fit and proper test capim KPK dalam periode saat ini. Kendati demikian, hal tersebut sepenuhnya bergantung pada fleksibilitas waktu yang sedang dijalani oleh Komisi III.

"Kita harapkan Komisi III untuk bisa menyelesaikan di periode ini, tapi apakah dikerjakan waktunya cukup nanti Komisi III yang akan memberikan feedback ke kita," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Kritikan Masyarakat Jadi Catatan Pansel KPK

Bamsoet menegaskan, tidak ada catatan khusus dari Jokowi terkait 10 nama capim KPK yang telah diserahkan oleh panitia seleksi (pansel). Terkait catatan dan perhatian yang disampaikan publik mengenai nama-nama capim KPK, Bamsoet menegaskan, Komisi III akan membahas hal tersebut dalam tahapan fit and proper test.

"Tidak ada (catatan khusus). Sejauh yang biasa kami terima ya biasa saja surat tabel nama tidak ada komentar apa-apa. Terkait ada catatan dari publik memang setiap fit and proper test Komisi III selalu meminta masukan dari publik dan akan menjadi bahan pertimbangan," pungkasnya. (OL-6)