Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Firli berada pada posisi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan sejak awal dengan 386 capim sampai dengan 10 nama capim.
WP KPK sebagai ASN tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada UU ASN.
"Kami akan fokus kepada pelaksanaan good government, clean governance," sebut Firli.
Kapitra berpendapat, proses pemeriksaan pengawasan internal soal kode etik di KPK, salah konteks.
Voting digelar, Jumat (13/9) dini hari. DPR langsung menggelar voting setelah 10 capim selesai melaksanakan tes pendalaman makalah.
KOMISI III DPR telah menetukan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023.
Komisi III memilih Firli karena mantan Deputi Penindakan KPK itu meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara (voting) calon pimpinan KPK, Jumat (13/9) dini hari.
Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri, namanya sempat menjadi perbincangan panas sejak dirinya mencalonkan diri menjadi salah satu calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
ICW menilai pemilihan pimpinan KPK periode 2019-2023 oleh Komisi III DPR RI berakhir tidak sesuai aspirasi masyarakat sipil.
JAKSA Agung HM Prasetyo mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang telah memilih 5 komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
"Mereka kan digaji negara untuk bekerja profesional, lalu kesempatan itu malah mereka gunakan untuk aktivitas politik menyerang orang."
Firli mengatakan, jabatan tersebut merupakan amanah yang diembannya ke depan.
Tujuannya, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi, agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan kejaksaan dan kepolisian.
Masifnya penangkapan yang dilakukan KPK tidak sebanding dengan besarnya pengembalian aset negara dibandingkan kepolisian dan kejaksaan.
Ketua KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, siap mengemban tugas. Mulai mengoordinasi, menyupervisi, mencegah, hingga menindak pelaku korupsi.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai manuver pimpinan KPK menyerahkan mandat tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo merupakan sikap yang ingin mempermalukan Presiden.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu pun berpesan kepada pemimpin KPK yang baru agar bisa menjadi manajer yang baik
Penarikan surpres, jelasnya, berdasarkan asas contrarius actus yaitu badan yang mengeluarkan suatu kebijakan dapat membatalkan sendiri kebijakan tersebut.
"Apakah harus mundur atau bisa tetap menyandang (pekerjaan sebagai hakim) dengan status cuti di luar tanggungan negara. Nanti kami mempelajari aturannya."
Mardani jadi saksi kasus suap yang menjerat eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved