Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SUARA minor tentang seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kian nyaring ditanggapi pihak Istana Kepresidenan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik percaya kepada Pansel Capim KPK dalam proses pemilihan lembaga antirasuah itu.
"Udahlah, percayakan kepada tim seleksi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Salah satu kritik muncul lewat petisi daring di www.change.org. Petisi itu meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja pansel. Mantan Panglima TNI itu menegaskan Presiden tidak akan mengintervensi proses seleksi calpim KPK. Proses, kata Moeldoko, akan diserahkan sepenuhnya ke pansel yang dibentuk Jokowi.
Menurut Moeldoko, proses seleksi sudah dilakukan dengan transparan. Hal itu diperkuat pada saat pengarahan ketika ia memberikan arahan kepada pansel.
"Jadi tim seleksi ini betul-betul mandiri. Bahkan saat awal-awal itu yang memberi pengarahan saya, bukan Presiden," tukasnya.
Pansel Capim KPK, kemarin, melanjutkan wawancara dan uji publik terhadap tujuh kandidat komisioner antirasywah. Ketujuh calon yang akan menjalani uji publik tersebut ialah Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlin-dungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yang saat ini sudah pensiun M Jasman Panjaitan, hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron.
Uji publik berlangsung di ruang serbaguna Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, dan dimulai pukul 08.00 WIB. Sembilan anggota Pansel Capim KPK dan 2 panelis, yaitu sosiolog hukum Universitas Indonesia Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan, mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada para calon selama 1 jam.
Dua lamaran
Pensiunan jaksa M Jasman Panjaitan diketahui mengajukan dua lamaran pada saat bersamaan ke Komisi Kejaksaan dan KPK.
"Bapak mengajukan lamaran ke Komjak?" tanya Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih.
"Siap, terakhir lamaran saya ke Komjak. Motivasi saya untuk memperbaiki, tadinya saya mau fokus ke kejaksaan," jawab Jasman.
Dia juga mengaku melamar ke KPK. "Kebetulan buka juga capim KPK, saya merasa punya kemampuan dan pengalaman. Namun, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengarahkan saya ke Lemhannas (capim KPK) bukan ke Blok M (Komjak)," ujar Jasman.
Terkait dengan seleksi capim KPK, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengharapkan Presiden Jokowi mendengarkan masukan dari masyarakat.
"Presiden harus mendapatkan masukan yang betul-betul benar, ya, sebab kadang yang mengeli-lingi orang penting itu belum tentu orang baik, banyak oportunis, banyak musang berbulu ayam," kata Buya Syafii saat diskusi Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. (Mir/X-4)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved