Capim KPK dari Polri Ini Ingin Tegakkan Hukum tanpa Kegaduhan

PROSES seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyisakan 20 kandidat dari beragam profesi. Selanjutnya, setiap capim akan menempuh test profile assessment yang dibagi berdasarkan profesi para capim di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN, dan dari internal KPK.

Salah satu kandidat pimpinan KPK yang mencuat ke publik dari institusi Polri yakni Wakabreskrim Irjen Pol Antam Novambar menyampaikan dalam tes wawancara, dia mengaku berulang kali dicecar pertanyaan sensitif terkait posisi Polri yang sering menjadi polemik publik. Salah satunya soal netralitas tatkala melakoni tugas sebagai pemberantas korupsi.

Menjawab hal itu, ia menyatakan tak akan tersandung konflik kepentingan bahkan saat harus menindak koleganya yang berasal dari Polri apabila memang terbukti bersalah.

Ia pun menyitir sebuah pepatah, “Saya orang Sunda. Ada pepatah, 'memancing ikannya dapat, airnya enggak keruh," ungkapnya, di Jakarta, Kamis (29/8) malam.

Maksud Irjen Antam yakni, dalam proses penegakan hukum ia akan tegas menindak siapa saja tetapi menolak untuk membikin kegaduhan publik. Ia tidak ingin proses penegakan hukum di KPK seperti festival yang dipertontonkan hingga rentan menjadi bola liar serta keluar dari substansi kasus yang justru malah memperkeruh masalah.

“Kita tetapkan, tegakkan hukum tanpa bikin kegaduhan. Kalau pejabat ya tangkap, enggak usah di koran-koran," kata dia.

Dia mengaku pertanyaan serupa kembali diulang Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih. "Saya kembali tegaskan 'Hajar!', kalau ada senior atau anggota Polri lainnya yang dijerat KPK,” pungkas Antam.

Baca juga:  Revisi UU agar Legislasi Bisa Dilanjutkan DPR Periode Berikutnya

Uchok Sky Khadafi, dari LSM Fitra, menyampaikan formasi pimpinan KPK yang baru nantinya bakal berhadapan dengan tugas berat. Salah satunya ialah mengawal proses belanja barang dan jasa pemerintah saat pemindahan Ibu kota yang melibatkan spektrum kepentingan yang besar.

Menurut dia, 20 capim KPK yang tersisa hendaknya fokus mengawasi APBN dan APBD, baik infrastruktur maupun pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Harus concern dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” ungkap Uchok di Jakarta, Kamis.

Seiring dengan agenda persiapan ibu kota negara baru, tentu pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan menguras anggaran sangat besar.

"Oleh sebab itu, ke depannya diperlukan pimpinan KPK yang tegas dan berkomitmen untuk mengawal uang negara," ujar Ucok. (RO/OL-1)