Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SELEKSI calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2019-2023 tinggal menyisakan 20 kandidat saja. Mereka terdiri dari berbagai profesi. Pekerjaan Rumah (PR) KPK periode terbaru tentu akan menjadi tantangan besar bagi siapapun yang terpilih nanti.
Bersamaan dengan persiapan ibu kota negara baru, tentu pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Karena itulah, perlu perhatian ekstra untuk mengawal uang negara dalam proyek tersebut dan juga proyek-proyek lainnya, agar tidak ada korupsi di dalamnya.
Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra, mengatakan, Capim KPK yang saat ini berjumlah 20 orang, hendaknya konsern dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah.
“Harus konsern dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu. Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran,” tegas Uchok Khadafi saat dihubungi Rabu (28/8) malam.
Ditambahkan Uchok, komitmen besar dibutuhkan kepada pemimpin KPK yang akan datang untuk terus menjaga korupsi di negeri tercinta. Ia tak ingin korupsi terus merajalela dan lebih parah lagi ke depannya.
“Kita akan lihat proses seleksi dari pansel KPK terkait para capim KPK yang ada saat ini. Kita tetap berharap, pansel bisa memberikan dan mendapatkan poimpinan KPK ke depan yang mampu membawa KPK menjadi lebih baik lagi untuk bangsa ini,” sambung Uchok.
Sebelumnya, salah satu capim KPK dari Polri, Antam Novambar menunjukkan ketegasannya saat dicecar pertanyaan tentang keberaniannya menindak tegas dan memproses hukum oknum Polri yang terlibat kasus korupsi.
Ia dengan tegas menjawab akan menindak tegas tanpa ada kegaduhan. Pria yang menjabat Wakabareskrim Polri ini akan menjalani tugasnya secara profesional tanpa pandang bulu.
"Saya orang Sunda, ada pepatah Sunda, ikan yang dapat airnya nggak keruh. Kita tegakkan hukum tanpa menimbulkan kegaduhan, tetap jalan hukumnya tapi jangan kegaduhan, yang penting tangkap, nggak usah di koran," tegas Antam Novambar.
Dari 20 capim KPK yang ada, terdiri dari berbagai macam profesi. Tes profile assessment diklasifikasikan berdasarkan profesi dilakukan, di antaranya dosen, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN dan juga dari internal KPK. (OL-09)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved