Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PROSES seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah usai. Wadah Pegawai (WP) KPK menyatakan dukungan terhadap kandidat tertentu tidak akan berpengaruh lantaran proses capim sudah mengerucut menjadi 10 nama. pansel akan menyerahkan nama-nama itu kepada Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
"Sekarang kami sudah tidak Peduli dengan nama calon yang berasal dari instansi mana. Kami fokus pada prosesnya sekarang mengingat sudah detik-detik terakhir," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo kepada Media Indonesia, Kamis (29/8).
Pegawai KPK, sambungnya, masih berharap Presiden Jokowi memegang komitmennya untuk terus memperkuat lembaga antirasywah itu. Menurut Yudi, suara pegawai KPK merupakan representasi dari suara publik. Ia berharap Presiden tidak memilih figur-figur yang memiliki rekam jejak kontriversial dan cacat integritas.
"Ini suara masyarakat. Masyarakat juga yang menilai. Sekarang balik lagi apakah Pak Jokowi tetap pada komitmennya. KPK kan harus punya pendirian, tidak cacat integritas, dan punya keberanian," tandasnya.
Baca juga: Tanggapi Undangan KPK, Pansel : Kami Sedang Sibuk
Terpisah, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga ada motif lain di balik kritik yang dilontarkan WP KPK dan koalisi sipil terhadap calon tertentu.
Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mayoritas pegawai KPK tidak nyaman jika dipimpin komisioner berlatar belakang polisi dan kejaksaan karena dinilai memiliki rekam jejak buruk
"Faktor itulah yang diduga menjadi pemicu kritikan terhadap pansel. WP KPK sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari kepolisian,' ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dari 20 kandidat yang lolos, terbanyak berasal dari Polri, yakni 4 orang, disusul akademisi 3 orang, 3 jaksa, seorang pensiunan jaksa, seorang hakim, dan seorang pengacara. Ada pula 2 pegawai negeri sipil (PNS), satu pegawai KPK, seorang komisioner KPK, seorang karyawan BUMN, satu penasihat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
Hanya dua calon dari internal KPK yang lolos yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko. Sejumlah nama dari internal KPK sebelumnya dinyatakan gugur yakni Basaria Panjaitan, Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif. Selain itu yang juga gagal yakni, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Dedi Haryadi, dan Giri Suprapdiono.
Boyamin menduga WP KPK dan koalisi khawatir kalau kandidat yang mereka dukung tidak masuk 10 besar.
"Bila dilihat, hanya dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar. Patut diduga, WP KPK dan koalisi khawatir jika calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," imbuhnya. (Antara/OL-8)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved