Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BANYAKNYA pihak yang menyorot, mengkritik, bahkan meragukan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tak akan memengaruhi putusan panitia seleksi.
Penegasan itu disampaikan anggota Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji di Jakarta, kemarin. "Bagi saya tidak pernah merasa sebagai tekanan, tetapi mungkin sekadar masukan yang lebih subjektif atau uneg-uneg ekstrem yang tidak terarah saja."
Proses seleksi capim KPK sudah memasuki babak akhir. Setelah melakukan serangkaian tes, pansel sedang memfinalisasi 10 orang yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Senin lusa. Nama-nama itu selanjutnya diberikan kepada DPR untuk dipilih lima di antara sebagai komisioner KPK.
Indriyanto tak menampik adanya kalangan yang bersikap skeptis. Wadah Pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil, misalnya, menyoroti capim dari Polri dan Kejaksaan yang dianggap memiliki rekam jejak buruk. Sejumlah awak pansel juga dinilai punya konflik kepentingan.
Namun, tegas Indriyanto, pansel bergeming. "Apalagi kalau masukan ini tidak murni dengan vested interest. Pansel tetap fokus pada tugas yang dijalankan secara objektif, profesional, dan independen. Pansel tidak akan terpengaruh dengan modus intervensi dalam bentuk seolah representasi publik."
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Amir Uskara mengaku percaya dengan kinerja pansel dalam menjalankan tugasnya mencari pimpinan KPK. Pro-kontra yang mewarnai proses seleksi pun dia anggap wajar, yang terpenting pansel bekerja profesional.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap Presiden memberikan 10 nama yang berintegritas untuk dipilih DPR. "Kami berharap Presiden agar menghadiahkan 10 kandidat pimpinan KPK kepada DPR yang baik, yang berkualitas, yang tak punya latar belakang diragukan. Yang betul-betul amanah, jujur, dan tanpa beban," ujarnya pada aksi Solidaritas Selamatkan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
''Kami rakyat Indonesia, NU di belakang semuanya mendukung Pak Jokowi membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,'' imbuhnya. (Dro/Faj/X-8)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved