Romli Atmasasmita : Penanganan Korupsi, Butuh Penyidik Spesialis

PAKAR hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan, korupsi adalah extra ordinary crime karena itu membutuhkan tenaga penyidik spesialis. Pernyataan tersebut disampaikan terkait calon pimpnan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Romli mencontohkan di negara-negara lain di ASEAN, penyidik lembaga sejenis KPK diisi oleh anggota polisi bukan nonkarier polisi. "Karena mereka wajib memiliki sertifikat khusus sebagai penyidik," terang Romli.

Menurut Romli, karena itu pimpinan KPK juga harus punya latar belakang dan pemahaman hukum yang kuat.

Selain itu, Romli yang menjadi salah satu perumus UU KPK menjelaskan, dalam Undang-Undang KPK jelas menyatakan bahwa unsur pimpinan KPK adalah unsur pemerintah dan masyarakat.

 “Secara historis penyusunan UU KPK, unsur pemerintahnya adalah jaksa dan polisi,” kata Guru Besar dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pada Jumat (30/8), ratusan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang berasal dari serikat buruh, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, pengajar hukum tata negara, pegiat anti korupsi, dan pegawai KPK berkumpul di depan panggung yang dibuat di Gedung Merah Putih KPK.

Poster-poster tersebut di antaranya bertuliskan ‘Selamatkan KPK’, ‘Kawal Capim KPK’, ‘Pro Koruptor Dilarang Masuk’, ‘70 ribu orang minta coret Capim KPK bermasalah’, dan, ‘Anti OTT Dilarang Masuk’.

Pada acara tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj naik ke atas panggung dan menyampaikan orasinya. Ia meminta Presiden Joko Widodo menyodorkan 10 nama calom pimpinan KPK yang tidak memiliki beban masa lalu.

Said juga meminta Presiden menyodorkan nama-nama yang berkualitas, mengemban amanat, jujur, bersih, dan bebas rasuah. "Kami seluruh rakyat Indonesia, Nahdlatul Ulama dan semuanya di belakang Pak Jokowi dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas rasyuah.” (OL-09)