Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PANITIA Seleksi (Pansel) Capim KPK Periode 2019-2023 akan menggalar rapat internal guna menentukan format pengumuman 10 kandidat yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Anggota Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Aji mengatakan, pihaknya belum menentukan apakah nama yang lolos uji publik dan tes wawancara akan langsung diserahkan ke Presiden Jokowi atau diumumkan terlebih dahulu kepada publik.
"Senin pagi baru dirapatkan. Jadi, Pansel belum bisa memutuskan terhadap nama-nama yang akan langsung ataukah tidak diserahkan kepada Presiden," kata Indriyanto, ketika dihubungi, Sabtu (31/8).
Baca juga: Pro dan Kontra Pansel Beradu Aksi di KPK
Indriyanto mengatakan setelah rapat nantinya akan diketahui bagaimana format soal 10 orang yang lolos tahapan dan dipilih Presiden Jokowi.
"Belum dirapatkan oleh Pansel, jadi belum bisa diputuskan formatnya," ungkapnya
Sebelumnya, Pansel KPK mengatakan tidak akan mengumumkan hasil tes wawancara dan uji publik seleksi. Ada 20 capim yang mengikuti tes ini, untuk kemudian disaring menjadi 10 nama.
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengatakan Pansel hanya diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan hasil dan nama-nama yang lolos dari seleksi wawancara dan uji publik.
"Enggak ada diumumkan. Tidak diumumkan. Kita serahkan kepada presiden, nanti presiden terserah," kata di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (28/8) kemarin.
Meski demikian, Yenti mengatakan tidak menutup kemungkinan jika 10 nama yang lolos tes wawancara dan uji publik bakal diumumkan.
"Tidak diumumkan. Kita hanya diminta seleksi dan menyerahkan kembali ke presiden. Lalu presiden kalau meminta umumkan, baru kita bacakan. Betul-betul kewenangan presiden," kata Yenti. (OL-8)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved