Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Untuk mendapatkan pengembalian itu, PNS pensiun dan ahli waris PNS pensiun harus melengkapi sejumlah dokumen persyaratan.
BKN akan terus mendukung proses pendataan dan pemadanan data PNS Peserta Tapera yang terintegrasi dengan data BKN, Karena akurasi data sangat penting.
Ia mengatakan, keberadaan BP Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, untuk pembiayaan perumahan
Tapera dianggap sebagai solusi pembiayaan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perlu kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam memanfaatkan peluang itu.
Kehadiran BP Tapera bisa jadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah impian mereka.
Bagi yang masih aktif, dana itu akan menjadi saldo awal mereka di Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Adapun yang sudah pensiun akan menerima dalam bentuk dana.
Tapera merupakan pengelolaan simpanan bagi peserta yang dikelola secara transparan dan akuntabel melalui Kontrak Investasi
Di Singapura melalui program Central Provident Fund (CPF) telah berhasil membantu masyarakat dalam pembiayaan rumah sejak 1955
Tidak perlu menjadikan kasus Jiwasraya menjadi rujukan utama dalam pengeloaan dana Tapera.
REAL Estate Indonesia (REI) sebagai salah satu pengembang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyoroti keikutsertaan manajemen investasi atau asset management dalam pengelolaan Tapera
"SMF siap bekerja sama mem-back up dan berkolaborasi dengan Tapera."
Syaikhu berharap BP Tapera bisa membantu aksesibilitas peserta untuk mendapatkan perumahan
Kementerian PUPR mengungkapkan anggaran untuk mengurangi backlog perumahan masih belum tercukupi. Untuk menyelesaikan persoalan itu dibutuhkan anggaran hingga Rp 552,7 triliun.
KEBERADAAN Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada saat ini masih difokuskan pada upaya membantu pemenuhan kebutuhan akan rumah
"Pembiayaan penyediaan di Indonesia melalui program JHT hanya 1 akun tidak dapat disinergikan dengan Tapera. Hal ini dipisahkan akun JHT dan akun perumahan."
Momentum pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera diterbitkan pada masa yang kurang tepat di masa seluruh elemen bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Irwan Fecho mempertanyakan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang muncul di tengah pandemi Covid-19.
Suryadi mengimbau, isi kebijakan PP Tapera seharusnya lebih memperhatikan kondisi perekonomian dampak dari pandemi yang masih berlangsung saat-saat ini.
“Perumahan adalah hak dasar rakyat, seperti halnya hak atas kesehatan, pendidikan, dan air bersih,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers, Sabtu (6/6).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved