Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana akan melibatkan Manajemen Investasi (MI) dalam pengeloaan dana iuran Tapera.
Rencana ini membuat salah satu stakeholder Tapera yakni Real Estate Indonesia (REI) merasa khawatir. Mereka berpendapat bila dana Tapera dikelola MI bisa berpotensi terjadi kasus gagal bayar seperti Jiwasraya. Sehingga harus ada jaminan yang jelas akan pengelolaan aset tersebut.
Menanggapi ini, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai masyarakat dan pengembang tidak perlu terlalu takut jika pendanaan dikelola oleh MI.
Menurutnya tidak perlu menjadikan kasus Jiwasraya menjadi rujukan utama dalam pengeloaan dana Tapera. Kasus ini merupakan kasus lama yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi otoritas pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kasus Jiwasraya jangan menjadi rujukan dalam hal ini. Jangan menjadikan kita paranoid dan membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Kasus jiwasraya adalah kasus lama yang hendaknya menjadi pembelajaran utamanya bagi otoritas pengawas yaitu OJK,” ujar Piter saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (17/7).
Justru menurutnya dana iuran Tapera harus diputar. Agar bisa menghasilkan return yang menguntungkan di masa depan. Maka dari itu pengelolaan dana dilakukan dengan melibatkan MI. MI akan membantu dalam pengelolaan dana dengan baik disertai pengawasan yang ketat dari OJK.
“Dana iuran Tapera tentu saja harus diputar agar menghasilkan return. Untuk itu pastinya dilakukan oleh Manajemen Investasi. Kita percaya masih banyak Manajemen Investasi yang bisa dipercaya untuk mengelola dana tapera,” pungkasnya. (Hld/E-1)
Apersi juga berkomitmen mengupayakan masyarakat berpenghasilan rendah mendapat kemudahan mengajukan KPR rumah.
Program ini menggunakan bahan bangunan yang berkelanjutan, desain yang efisien energi dan skema pembiayaan yang mendukung akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lokasi Podomoro Park di Bandung Selatan yang strategis membuat unit Avanya Avega memiliki daya tarik sendiri di kalangan investor.
KBP kembali meluncurkan produk hunian terbarunya di kawasan perbukitan seluas 80 hektare yang dinamakan Bumiluhur Hegar.
KRISIS akibat pandemi covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memanfaatkan program bantuan pemerintah guna membeli rumah pertama mereka.
Alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2021 mencapai Rp19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Impian punya rumah sendiri kini semakin dekat! Dengan Fasilitas Pembiayaan Rumah Tapera dari BP Tapera
Pekerja yang sudah memiliki hunian atau rumah tetap wajib ikut simpanan Tapera
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai upaya menyediakan akses rumah subsidi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved