Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana akan melibatkan Manajemen Investasi (MI) dalam pengeloaan dana iuran Tapera.
Rencana ini membuat salah satu stakeholder Tapera yakni Real Estate Indonesia (REI) merasa khawatir. Mereka berpendapat bila dana Tapera dikelola MI bisa berpotensi terjadi kasus gagal bayar seperti Jiwasraya. Sehingga harus ada jaminan yang jelas akan pengelolaan aset tersebut.
Menanggapi ini, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai masyarakat dan pengembang tidak perlu terlalu takut jika pendanaan dikelola oleh MI.
Menurutnya tidak perlu menjadikan kasus Jiwasraya menjadi rujukan utama dalam pengeloaan dana Tapera. Kasus ini merupakan kasus lama yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi otoritas pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kasus Jiwasraya jangan menjadi rujukan dalam hal ini. Jangan menjadikan kita paranoid dan membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Kasus jiwasraya adalah kasus lama yang hendaknya menjadi pembelajaran utamanya bagi otoritas pengawas yaitu OJK,” ujar Piter saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (17/7).
Justru menurutnya dana iuran Tapera harus diputar. Agar bisa menghasilkan return yang menguntungkan di masa depan. Maka dari itu pengelolaan dana dilakukan dengan melibatkan MI. MI akan membantu dalam pengelolaan dana dengan baik disertai pengawasan yang ketat dari OJK.
“Dana iuran Tapera tentu saja harus diputar agar menghasilkan return. Untuk itu pastinya dilakukan oleh Manajemen Investasi. Kita percaya masih banyak Manajemen Investasi yang bisa dipercaya untuk mengelola dana tapera,” pungkasnya. (Hld/E-1)
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved