Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana akan melibatkan Manajemen Investasi (MI) dalam pengeloaan dana iuran Tapera.
Rencana ini membuat salah satu stakeholder Tapera yakni Real Estate Indonesia (REI) merasa khawatir. Mereka berpendapat bila dana Tapera dikelola MI bisa berpotensi terjadi kasus gagal bayar seperti Jiwasraya. Sehingga harus ada jaminan yang jelas akan pengelolaan aset tersebut.
Menanggapi ini, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai masyarakat dan pengembang tidak perlu terlalu takut jika pendanaan dikelola oleh MI.
Menurutnya tidak perlu menjadikan kasus Jiwasraya menjadi rujukan utama dalam pengeloaan dana Tapera. Kasus ini merupakan kasus lama yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi otoritas pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kasus Jiwasraya jangan menjadi rujukan dalam hal ini. Jangan menjadikan kita paranoid dan membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Kasus jiwasraya adalah kasus lama yang hendaknya menjadi pembelajaran utamanya bagi otoritas pengawas yaitu OJK,” ujar Piter saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (17/7).
Justru menurutnya dana iuran Tapera harus diputar. Agar bisa menghasilkan return yang menguntungkan di masa depan. Maka dari itu pengelolaan dana dilakukan dengan melibatkan MI. MI akan membantu dalam pengelolaan dana dengan baik disertai pengawasan yang ketat dari OJK.
“Dana iuran Tapera tentu saja harus diputar agar menghasilkan return. Untuk itu pastinya dilakukan oleh Manajemen Investasi. Kita percaya masih banyak Manajemen Investasi yang bisa dipercaya untuk mengelola dana tapera,” pungkasnya. (Hld/E-1)
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPP tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved