Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI pengembang properti, Real Estat Indonesia (REI), menyambut baik keberadaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bahkan, mereka berharap Tapera segera beroperasi.
Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, Tapera dianggap sebagai solusi pembiayaan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, penggelolaannya harus ditata lebih baik dan transparan mengingat dana tersebut milik publik.
Menurut dia, adanya bonus demografi pada 2025 menyumbang potensi sangat besar bagi bisnis sektor perumahan. Untuk itu, diperlukan kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam memanfaatkan peluang tersebut.
“Kerja sama yang perlu dilakukan, salah satunya, BP Tapera harus menempatkan dana Tapera di bank. Dengan begitu, bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR. Kami juga berharap akan paket-paket subsidi yang lebih luas cakupannya dari sisi harga rumah yang lebih dari Rp200 juta, dan juga dari sisi pasar,” ujar Totok dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin (19/10).
Ia berharap, ketersediaan dana Tapera akan mendukung penyediaan rumah bagi kelompok milenial, ASN, TNI, Polri, dan masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk program FLPP.
Potential buyer
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan tata letak demografi Indonesia akan membuat kebutuhan rumah meningkat pesat dalam kurun waktu 2020-2030. Hal itu tentu memunculkan potensi bisnis yang luar biasa bagi pengembang dan juga perbankan dalam sisi pembiayaan perumahan.
“Bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada 2025 dengan rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah, yaitu 44,2. Hal ini berarti setiap 100 orang yang bekerja menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Bonus demografi ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” jelas Adi.
Menurut Adi, hadirnya BP Tapera menjadi salah satu penggerak pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia. “Tumbuhnya sektor sekunder di Indonesia diyakini mampu membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja pada sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut juga dapat mendorong investasi dan inovasi teknologi pada sektor sekunder.”

Dok. BP Tapera
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.
Adi mengungkapkan kesiapan Tapera untuk menangkap besarnya potensi bonus demografi yang sudah mulai terasa pada 2020 ini. Caranya ialah membuka akses dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta dan mendapatkan manfaat dari kepesertaan.
“Tidak hanya itu, kemudahan akses untuk menjadi peserta ini juga akan mengarah kepada dorongan sektor properti untuk dapat mengakomodasi permintaan (demand) yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya BKKBN, Muktiani Asrie Suryaningrum, mengungkapkan pada tahun ini Indonesia sudah menikmati bonus demografi, yaitu dua orang usia produktif menangani kurang dari satu orang usia nonproduktif. Dari jumlah usia produktif tersebut, sekitar 25% didominasi usia 14-24 tahun.
“Jumlah usia produktif yang cukup besar di Indonesia ini pastinya jadi peluang bagi sektor perumahan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka akan rumah,” tandas Muktiani. (S-1)
Pembiayaan perumahan syariah terus tumbuh dengan dukungan developer sebagai mitra strategis, memperkuat sektor properti dan program perumahan nasional.
Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, mengungkapkan produk KPR fix berjenjang ini memang salah satunya dikhususkan untuk generasi muda.
Kombinasi lokasi strategis, reputasi pengembang dan dukungan insentif pemerintah menciptakan proposisi nilai yang kompetitif bagi calon pembeli.
MegaProperty Expo, Megabuild Indonesia, dan Keramika Indonesia 2026 ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu pengunjung.
Dengan populasi besar, pertumbuhan hunian baru yang berkelanjutan, daya beli yang relatif stabil, Surabaya menjadi salah satu motor utama pertumbuhan sektor properti nasional.
Tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan, namun sekaligus fase konsolidasi bagi para pelaku industri properti.
Kementerian PKP segera terbitkan Kepmen rusun subsidi Januari 2026. Aturan mencakup penyesuaian harga dan skema FLPP untuk atasi backlog perkotaan.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
FLPPÂ tahun 2025 mencapai 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun. Ini menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah sejak program ini dimulai pada 2010.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPPÂ pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved