Wow, Perputaran Ekonomi Program Utama Perumahan Rp310 T per Tahun!

SEKTOR perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan tiga program utama di sektor perumahan, kami telah menghitung bahwa total perputaran ekonomi dapat mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun. Kontribusi ini berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1%-1,3% dari target 8% yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI REI DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (7/8).

Pemerintah, kata Fahri, telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan. Renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.

Baca juga : Sektor Properti Tumbuh Subur di Jakarta dan Tangerang, Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Jawa Barat Kena Deritanya

Selanjutnya yakni pembangunan satu juta rumah baru melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan. 

RUMAH VERRTIKAL
Terakhir yakni penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan <i>backlog<p> perumahan nasional sebesar 20 juta unit.

"Kita sudah mendapatkan persetujuan dari presiden kira-kira 2 juta unit untuk renovasi, untuk yang 1 juta, ini kita lagi bicarakan dengan BUMN dan Danantara karena intinya itu adanya lembaga off-taker yang nanti akan membantu semua perumahan subsidi yang dibangun supaya perencanaannya lebih tepat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia tersebut.

Baca juga : Properti 2025 Diprediksi Tumbuh Lampaui Dua Persen

TANAH LEBIH MURAH
Tidak hanya itu 1 juta unit tersebut diharapkan agar tanahnya lebih murah, lokasinya lebih bagus, memenuhi standar kepentingan dan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di perkotaan. Karena kota-kota di Indonesia mulai harus kita tata dan bersihkan dan inilah kira-kira yang lagi kita rencanakan di BUMN dan Danantara.

Fahri memastikan dana yang pembangunan 1 juta unit tersebut ada dan banyak karena ada unsur bisnis bahkan saat mendaftar dan mengantre sehingga pola keuangannya akan sangat banyak.

Sementara dana untuk renovasi 2 juta rumah bisa dilihat nanti pada 15 atau 16 Agustus nanti karena semuanya tanggung jawab Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. "Khususnya dalam menyusun seluruh mata anggaran yang ada berdasarkan kekuatan keuangan negara. Tapi yang kita ajukan adalah renovasi 2 juta kemudian menata <i>off-taker<p> 1 juta nanti dengan Danantara dan lain-lain, sisanya yang renovasi kawasan," ungkapnya.

SIAP BERPERAN AKTIF
Sementara itu, Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mendorong pendekatan kolaboratif antara pengembang dan pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, termasuk melalui kemudahan regulasi dan percepatan realisasi proyek strategis perumahan bagi MBR dan MBT di kota-kota besar.

 "Namun demikian, tantangan pengadaan hunian layak di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan dan regulasi. Tetapi juga pemahaman mendalam atas kebutuhan konsumen, perubahan gaya hidup urban, dan pengembangan model hunian berbasis komunitas," ungkap Arvin.

Ia menambahkan, REI DKI Jakarta siap berperan aktif dalam mewujudkan pelaksanaan satu juta rumah di kawasan perkotaan, yang secara langsung menyasar kebutuhan hunian layak untuk masyarakat urban, termasuk segmen MBR dan MBT.

"Policy brief berisi rekomendasi substantif untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Dokumen ini dirancang untuk menjadi masukan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan Program 1 Juta Rumah di Perkotaan, serta upaya mengatasi hambatan struktural yang dihadapi industri realestat," pungkasnya. (H-1)