Sektor Properti Tumbuh Subur di Jakarta dan Tangerang, Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Jawa Barat Kena Deritanya

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat. 

Kang Dedi Mulyadi (KDM) sapaan akrabnya menjelaskan, peningkatan pembangunan di kedua daerah itu hanya memberi manfaat ekonomi bagi warga Jawa Barat yang tinggal berbatasan dengan dua provinsi itu. Hal itu, menurut KDM, menimbulkan dampak negatif.

"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan, penderitaan bagi rakyat Jabar," kata Dedi Mulyadi, Selasa (17/6)

Baca juga : Tak Tambah Kas Negara, Kenaikan Cukai hanya Memicu Lonjakan Rokok Ilegal

Dedi menjelaskan hak tersebut dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta Pusat yang dihadiri 10 kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.

Ia mencontohkan satu persoalan yang terjadi di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Parung Panjang menjadi salah satu daerah pemasok material bahan bangunan untuk pengembangan properti tersebut.

Menurut Dedi, perubahan tata ruang dari aktivitas pembangunan di Jakarta dan Tangerang saat ini mengakibatkan infrastruktur di Parung Panjang rusak. Bahkan, warganya juga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Baca juga : Gubernur Jawa Barat Kalahkan Sultan HB X dalam Tingkat Kepuasan Warga

"Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta terhadap pembangunan wilayah Tangerang," ungkap Dedi.

"Tumbuh-lah hotel-hotel area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi, Parung Panjangnya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA," lanjutnya.

Karena hal tersebut, Dedi mendorong pemerintah terkait bisa menyelesaikan persoalan itu. Dedi juga mengatakan, pihaknya tak punya anggaran untuk  memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang.

"Berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? Rp1,2 triliun dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI," pungkasnya. (Far/M-3)