Tak Tambah Kas Negara, Kenaikan Cukai hanya Memicu Lonjakan Rokok Ilegal

LONJAKAN peredaran rokok ilegal kembali menjadi sorotan tajam seiring kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Kenaikan tarif ini dinilai mendorong harga rokok legal melambung, sehingga sebagian konsumen beralih ke produk tanpa pita cukai atau rokok ilegal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa wilayahnya mengalami peningkatan signifikan dalam peredaran rokok ilegal, yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor cukai. 

“Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal,” ungkapnya baru-baru ini dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (31/5). 

Baca juga : Gubernur Jawa Barat Kalahkan Sultan HB X dalam Tingkat Kepuasan Warga

Ia menilai bahwa kebijakan kenaikan tarif CHT belum efektif menekan konsumsi rokok. Dedi pun mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan kenaikan tarif cukai ini.

Rokok Ilegal?

Dari sisi akademisi, Kepala Laboratorium Ekonomi Departemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Kun Haribowo, menegaskan bahwa tingginya tarif cukai justru membuka celah bagi pasar rokok ilegal untuk tumbuh subur di masyarakat.

“Karena daya beli menyesuaikan, dengan membeli rokok dengan harga yang terjangkau. Rokok ilegal akan mengisi pasar itu,” tutur Kun. 

Baca juga : 273 Siswa 'Nakal' Lulus Pembinaan di Barak Militer Besok, Dedi Mulyadi Minta KPAI Tunaikan Tugas

Penerimaan Negara?

Ia juga menyoroti bahwa kenaikan tarif CHT tidak serta merta menjamin peningkatan penerimaan negara.

“Kebijakan tarif rokok saat ini kurang optimal, baik sebagai instrumen untuk menurunkan jumlah perokok maupun untuk meningkatkan penerimaan negara," katanya.

Reformulasi Cukai?

Kun menekankan perlunya reformulasi struktur tarif cukai agar lebih tepat sasaran. "Untuk mengoptimalkan penerimaan CHT dan mengurangi konsumsi rokok, perlu dilakukan reformulasi atau perubahan struktur tarif cukai rokok di Indonesia. Cukai rokok yang tepat harus mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menurunkan jumlah perokok di Indonesia," terangnya.

Baca juga : Pramono Enggan Dibandingkan dalam Penanganan Tawuran

Senada dengan itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menekankan pentingnya pendekatan moderat dalam penyesuaian tarif CHT agar tetap dapat mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap industri hasil tembakau. 

Terjadi Kontraksi?

Saat ini, pabrik rokok legal dinilai mengalami kontraksi yang luar biasa. “Nah, (terjadi) kontraksi luar biasa, (di mana) produksinya menurun, tetapi di pasar tembakau ini habis,” ungkap Misbakhun. 

Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi pergeseran bahan baku ke jalur produksi ilegal.

Angka Penindakan?

Data dari DJBC menunjukkan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal masih tinggi. Pada 2024, tercatat 20.000 kasus penindakan, sementara pada 2023 dan 2022 masing-masing mencapai 22.000 kasus. Total, lebih dari 752 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan.

Sementara itu, pada kuartal I 2025, DJBC telah melakukan 2.928 penindakan dengan total 257,27 juta batang rokok ilegal disita. Nilai ekonominya mencapai Rp367,6 miliar hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini. (Des/P-3)