Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Program Manggarai Berselawat ala Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai banyak diperbincangkan masyarakat. Gagasan tersebut salah satunya untuk menekan angka tawuran di Jakarta.
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
“Gara-gara bicara Manggarai Berselawat ributlah seluruh orang se-Indonesia. Enggak apapa,” ucapnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Ia menjelaskan, program tersebut digagas untuk menyalurkan energi para remaja ke berbagai kegiatan positif. Sehingga mereka tak punya lagi tenaga untuk melakukan aksi-aksi tawuran.
“Untuk menangani persoalan tawuran, maka energi orang yang mau tawuran itu harus disalurkan. Apakah dengan olahraga, dengan bekerja, dengan beraktivitas, dengan berimprovisasi, juga dengan lebih mendekatkan diri kepada keagamaan,” ujarnya.
Pramono mengungkap, dirinya lebih suka pendekatan humanis untuk meredam tawuran di Jakarta. Ia pun lebih memilih untuk pemberdayaan pelajar.
“Itu merupakan bagian bagaimana menyelesaikan persoalan di Jakarta yang begitu kompleksnya itu,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, penanganan tawuran ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih memilih tegas dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini pun memilih memasukan anak nakal ke barak TNI. Tak sedikit juga yang mengkritisi kebijakan KDM ini. (Far/P-1)
Selain bertentangan dengan Permendikbudristek 1/2021, kebijakan Dedi Mulyadi bisa membuat siswa tidak mendapat nomor induk nasional sehingga tidak bisa mengikuti UN.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan bantuan dana pendidikan kepada 22 calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2025.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenaikan tarif CHT belum efektif menekan konsumsi rokok. Dedi pun mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan kenaikan tarif cukai ini.
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
KEPALA Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) dinonaktifkan terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Disdik Jabar mengizinkan SMA dan SMK yang jumlah rombel bertambah menjadi 50 siswa untuk belajar di luar ruangan kelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved