Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DEDI Mulyadi atau yang dikenal juga dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan paling tinggi dari warganya dibanding gubernur lain di Pulau Jawa.
Hal itu tercermin dari sigi yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengenai evaluasi publik atas 100 hari kinerja guber di Jawa.
Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhatadi mengatakan, responden di Jawa Barat yang puas dengan kinerja KDM mencapai 94,7%. Dari angka tersebut, 41% di antaranya menyatakan sangat puas, sedangkan sisinya cukup puas.
"Dedi Mulyadi sangat tinggi (tingkat kepuasannya). Itu yang menjaskan, roadshow atau liputan tentang KDM ratingnya tinggi. Itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain," ujar Burhanuddin di Jakarta, Rabu (28/5).
Torehan itu juga menjadikan KDM sebagai gubernur yang paling banyak mendapat penilian sangat puas dari warganya dibanding Andra Soni di Banten dan Pramono Anung di DKI Jakarta yang sama-sama 3%, Ahmad Luthfi di Jawa Tengah (5%), Sri Sultan Hamengkubuwana X DI Yogyakarta (18%), dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur (14%).
Secara rata-rata, tingkat kepuasan tertinggi kedua diraih oleh Sri Sultan yang disukai 83,8% warganya, disusul Khofifah (75,3%), Luthfi (62,5%), Pramono (60%), dan Soni (50,8%).
Kendati demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa masyarakat melalui responden tidak semata-mata mempertimbangkan faktor teknokratis dalam memberikan penilaian terkait tingkat kepuasan terhadap pemipin di Indonesia.
"Tapi banyak juga sumbangan dari faktor emosi atau afeksi, persepsi bahwa pemimpin tersebut dianggap bekerja untuk rakyat. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan faktor kinerja yang berpengaruh," jelas Burhanuddin.
Adapun Indikator melakukan metode tatap muka di enam provinsi saat melakukan survei selama 12-19 Mei 2025. Sampel multistage random sampling digunakan dengan jumlah 500 responden di Jakarta, lalu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing 600 respoden, serta masing-masing 400 di DI Yogyakarta dan Banten.(Tri/P-1)
KOORDINATOR Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan pendidikan di Jawa Barat dari Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dan jajaran Pemprov Jabar.
DEMO para pelaku pariwisata di Gedung Sate agar larangan study tour dicabut ditanggapi dingin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
PESTA rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi (KDM) yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Maulana Akbar dengan Putri Karlina, di Garut yang ricuh dan berujung jatuhnya korban jiwa harus diusut
SOSIOLOG UI Rissalwan Habdy Lubis, mengatakan bahwa tragedi kematian yang terjadi di acara pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terjadi karena antusiasme masyarakat.
TOTAL jumlah warga yang menjadi korban insiden pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) di Kabupaten Garut mencapai 30 orang
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait insiden tragis dalam pesta pernikahan anaknya di Alun-alun Garut, Jumat (18/7).
Selain bertentangan dengan Permendikbudristek 1/2021, kebijakan Dedi Mulyadi bisa membuat siswa tidak mendapat nomor induk nasional sehingga tidak bisa mengikuti UN.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan bantuan dana pendidikan kepada 22 calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 2025.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenaikan tarif CHT belum efektif menekan konsumsi rokok. Dedi pun mendorong pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan kenaikan tarif cukai ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved