Bonus Demografi di Depan Mata, Sektor Perumahan Siap Tangkap

DEMOGRAFI Indonesia akan membuat kebutuhan rumah meningkat pesat dalam kurun waktu 2020-2030. Hal itu memunculkan potensi bisnis yang luar biasa bagi pengembang dan juga perbankan dalam sisi pembiayaan perumahan.

Demikian dikatakan Komisioner BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Adi Setianto dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin(19/10). Menurut perkiraan, bonus demografi di Indonesia terjadi pada 2025 dengan rasio ketergantungan penduduk di titik terendah yaitu 44,2. Hal itu berarti setiap 100 orang yang bekerja menanggung 44 orang yang tidak bekerja. 

"Bonus demografi ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia," jelas Adi.

Di sektor perumahan, menurut Adi, hadirnya BP Tapera pada sisi permintaan diyakini mampu menyediakan potential buyer untuk sektor perumahan. Sehingga melalui kontribusi ini, BP Tapera menjadi salah satu penggerak pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia.

"Tumbuhnya sektor sekunder di Indonesia diyakini mampu membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja pada sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut juga dapat mendorong investasi dan inovasi teknologi pada sektor sekunder,” ujar Adi.

Adi mengungkapkan, kesiapan Tapera untuk menangkap besarnya potensi bonus demografi yang sudah mulai terasa pada 2020 ini ialah dengan membuka akses dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mejadi peserta dan mendapatkan manfaat dari kepesertaannya. 

Pada saaat sama, Analis Kebijakan Ahli Madya BKKBN Muktiani Asrie Suryaningrum mengungkapkan, pada tahun ini sebetulnya Indonesia sudah mulai menikmati bonus demografi. Hitungannya, dua orang usia produktif menangani kurang dari satu orang usia nonproduktif. Dari jumlah usia produktif tersebut sekitar 25% didominasi oleh usia 14-24 tahun.

"Jumlah usia produktif yang cukup besar di Indonesia ini pastinya jadi peluang bagi sektor perumahan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka akan rumah," tandas Muktiani. 

Perlu transparansi
Meski (Tapera) dianggap sebagai solusi pembiayaan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus instrumen untuk menjemput bonus demografi, sebagian kalangan menilai penggelolaannya harus ditata lebih baik dan transparan mengingat dana tersebut adalah milik publik.

"Perlu ada tata kelola yang baik dan transparan terhadap dana publik," ungkap Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida pada diskusi yang sama.

Totok mengakui bonus demografi akan menyumbang potensi sangat besar bagi bisnis sektor perumahan. Untuk itu perlu kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan dan pengembang dalam memanfaatkan peluang tersebut. 

Para pengembang berharap semua stakeholders dapat dikoordinasikan dengan baik, seperti Kementerian PUPR, bank mitra, dan pengembang atau pelaku usaha. Salah satunya, kata dia, BP Tapera harus menempatkan dana Tapera di bank, dengan begitu bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR. 

"Kami juga berharap akan paket-paket subsidi yang lebih luas cakupannya dari sisi harga rumah yang lebih dari Rp200 juta dan juga dari sisi pasar," lanjut dia.

Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi (sama dengan tingkat inflasi).

"Ketersediaan dana ini diharapkan dapat mendukung penyediaan rumah bagi kelompok milenial, ASN, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk dalam program FLPP,” lanjut Totok. (X-12)